13 Ribu KK di Bangli Dapat Jatah Bantuan Beras dari Bulog

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah pusat melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), akan menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Bantuan pangan berupa beras ini dibagikan selama tiga bulan.

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bangli, Neneng Setiawati, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Ungkapnya, salah satu tujuan penyaluran CPP adalah untuk mengendalikan dampak inflasi jelang hari raya Idul Fitri.

Baca juga: Kasus Korupsi Bupati Meranti, Tega Pakai Uang Haram Buat Maju Pencalonan Gubernur Riau 2024

Baca juga: Kasus Korupsi Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil: Saya Mohon Maaf, Saya Khilaf

"Di samping itu juga untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan, sebagai upaya menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, dan gizi buruk, dan sebagainya," kata Neneng, Minggu (9/4/2023).

Penerima bantuan CPP ini, menyasar masyarakat kurang mampu, sesuai data dari Kementerian Sosial diberikan ke Bulog.

Walau demikian, data tersebut bersifat dinamis. Sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

"Meskipun sudah ada nama-namanya, tetapi jika hasil verifikasi desa ternyata nama yang tertera sudah meninggal, tergolong sudah mampu, dan sebagainya, maka desa berhak untuk mengganti. Tentunya penggantian ini sesuai dengan keputusan desa," jelasnya.

Dikatakan pula, bantuan CPP ini diberikan selama tiga bulan, terhitung mulai dari Maret hingga Mei.

Masing-masing keluarga penerima bantuan mendapatkan 10 kilogram beras.

"Sesuai hasil koordinasi dengan provinsi, diusahakan agar sebelum hari raya Idul Fitri bantuan ini sudah launching.

Mengenai teknis pencairan apakah satu bulan dulu, atau langsung dua bulan mengingat sekarang sudah April, itu masih dibicarakan lagi," imbuhnya.

Pendistribusian bantuan CPP dari Bulog ke masing-masing desa menggunakan jasa rekanan dari Bulog.

Sementara dinas sosial hanya mendampingi desa untuk mengawasi pendistribusiannya.

"Kita memastikan benar nggak beras itu sudah sampai. Selain itu juga menghitung kesesuaian jumlah beras yang disalurkan. Dalam hal ini, desa berhak menolak apabila kondisi beras yang disalurkan dalam keadaan rusak dan tidak layak," tandasnya.