Menko Muhadjir Harapkan Forum ASCC 2023 Hasilkan Gagasan Strategis Tangani Kemiskinan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Selama pandemi Covid-19, sejumlah negara ASEAN mengalami tantangan sosial dan ekonomi. 

Perubahan global terjadi dengan cepat sehingga terjadi krisis kesejahteraan. 

Krisis tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin di negara-negara ASEAN.

Indonesia sendiri juga berjuang dalam menghadapi lonjakan kemiskinan di masa pandemi. 

Memang, Indonesia mengalami kenaikan kemiskinan di masa Covid-19, dari 9,22 persen di tahun 2019 menjadi 10,14 persen di tahun 2020. 

Akan tetapi peningkatan tersebut jauh lebih rendahbdari yang diperkirakan  World Bank yang memprediksi peningkatan kemiskinan Indonesia mencapai 11-13 persen. 

Sebagai negara ASEAN yang berhasil mengendalikan kemiskinan di masa pandemi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah serta merangkul para pihak baik civitas akademik maupun Lembaga non pemerintah serta masyarakat. 

"Upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan sehingga tidak melesat tinggi," kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat menyampaikan sambutan dalam ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN" di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Badung, Bali, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Lamar Mahalini Raharja, Putra Sule Rizky Febian Berlutut Sembari Genggam Tangan Kekasihnya

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia menjelaskan, dalam rangka mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi dasar kerjasama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi apapun komitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem harus terus dilakukan. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024, yaitu enam tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs)," ucapnya.

Menko Muhadjir menerangkan, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah. 

Menko Muhadjir menerangkan, upaya konvergensi dilakukan pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Setiap kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data P3KE). 

"Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai menunjukkan hasil, BPS merilis bahwa angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74 persen turun 0,3 persen poin dari 2,04 persen di tahun 2022," imbuhnya.