Jokowi Sebut Alasan Tak Undang Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka, Singgung Soal Koalisi

Jokowi Sebut Alasan Tak Undang Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka, Singgung Soal Koalisi

Istimewa
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan dalam acara HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (11/11/2022). 

 

TRIBUN-BALI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan penjelasan terkait tak diundangnya Ketum NasDem, Surya Paloh saat pertemuan enam parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) lalu.

Padahal, hingga saat ini NasDem masih terhitung sebagai parpol pendukung pemerintah.

Ketua parpol yang hadir pada pertemuan itu yaitu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Jokowi mengakui dirinya memang tak mengundang NasDem dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Ada Agenda Khusus, Julie Sutrisno Lakukan Kunjungan ke DPW Partai NasDem Bali

Karena Jokowi menilai, NasDem kini telah memiliki koalisinya sendiri.

"Ya memang tidak diundang. Lho ini kan NasDem itu, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki Koalisi sendiri," kata Jokowi dalam Program 'Berita Utama' Kompas TV, Kamis (11/5/2023).

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, enam Parpol yang sebelumnya berkumpul di Istana adalah gabungan partai yang ingin membangun kerjasama politik yang lain.

"Ini gabungan partai yang kemarin kumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain."

Baca juga: Dana Banpol Bali Cair, Golkar-NasDem-PSI: Kami Apresiasi Pemprov Bali, Sangat Berpengaruh ke Partai

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang disini tau strateginya, ya mestingga enggak seperti itu," terang Jokowi.

Jokowi menilai dalam hal potitik pertemuan yang dilakukan Jokowi merupakan hal wajar.

Mengingat Jokowi sendiri merupakan Pejabat Publik sekaligus Pejabat Politik.

Sehingga menjadi hal yang wajar apabila Jokowi berbicara soal politik atau terkait pelayanan publik.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu Pejabat Publik sekaligus Pejabat Politik."

"Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong, iya kan. Saya berbicaya terkait pelayanan publik juga bisa dong," imbuh Jokowi.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved