Inflasi di Bali Ditarget Turun 2 Hingga 4 Persen pada Akhir Tahun 2023

Destry Damayanti menyatakan, bahwa inflasi merupakan permasalahan mendasar yang memberikan dampak luar biasa pada masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian, lembaga, dan Bank Indonesia harus terus ditingkatkan dengan bantuan teknologi dan inovasi.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam mengatasi inflasi, termasuk pengembangan sistem yang mencakup logistik dan pendirian pasar induk berbasis digital.

“Kami rasa ini menjadi terobosan yang baik dalam mengatasi inflasi di pusat, khususnya di Provinsi Bali,” katanya.

Bank Indonesia, sambungnya, juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan menjalin sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya.

Mereka yakin bahwa indeks harga konsumen atau inflasi pada akhir tahun 2023 akan mencapai target utama yaitu 3 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni mengaku, bahwa pergerakan tim pengendalian inflasi pangan di Bali, menunjukkan komitmen bersama dalam penanganan inflasi.

Inflasi harus ditangani secara kolektif oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri secara rutin memimpin rapat koordinasi inflasi setiap minggu, dengan tujuan menjaga inflasi tetap terkendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengendalian inflasi di Balinusra menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan tim pengendalian inflasi pangan di wilayah tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan inflasi,” ucapnya. (ang).