Berita Bangli

Kegiatan Pertanian Senilai Rp 1,3 Miliar di Kabupaten Bangli Bali Dicoret Pemerintah Pusat

Sejumlah kegiatan pertanian senilai Rp 1,3 miliar di Kabupaten Bangli, Bali dicoret Pemerintah Pusat.

Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Putu Kartika Viktriani
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Sejumlah kegiatan pertanian di Bangli yang dibiayai lewat APBN pada tahun 2023 dicoret.

Kondisi ini akibat adanya refocusing kegiatan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP), I Wayan Sarma mengatakan pada tahun 2023 ini pihaknya tidak ada kegiatan fisik yang dibiayai lewat APBN reguler.

Sebab total ada 14 kegiatan sarana prasarana pertanian yang direfocusing dari pemerintah pusat. 

"Kegiatannya beragam. Diantaranya berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier, embung, hingga irigasi perpompaan. Secara kumulatif totalnya sebanyak Rp 1,3 miliar," sebutnya Jumat 26 Mei 2023. 

Sarma mengatakan pihaknya baru tahu soal refocusing kegiatan pusat pada April 2023.

Ia tidak memungkiri kelompok tani yang jadi calon penerima pasti akan kecewa mengetahui dicoretnya 14 kegiatan ini.

"Untuk mengantisipasi ini, kita akan coba prioritaskan calon-calon penerima ini di tahun 2024 lewat e-proposal. Kebetulan saat ini aplikasinya sedang dibuka, dan kita sedang proses," tegasnya didampingi Kabid Sarpras dan Pemasaran Dinas PKP, Ida I Dewa Ayu Mas Mahyuni.

Disinggung upaya dinas untuk memfasilitasi kegiatan fisik melalui APBD, Sarma menilai hal tersebut kemungkinannya kecil.

Mengingat APBD Bangli yang jumlahnya terbatas, dan ada kegiatan lain yang juga prioritas.

"Kita juga sudah upayakan mengusulkan kegiatan ini lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali. Tapi yang bisa dicover hanya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier," sebutnya.

Menurut Sarma, refocusing kegiatan fisik di bidang pertanian ini bukan yang pertama kali.

Pada tahun 2020 juga pernah terjadi hal serupa, sehingga kegiatan ditunda hingga tahun 2021.

"Itupun karena masih ada kegiatan yang belum difasilitasi, maka diusulkan kembali untuk tahun 2022. Semoga saja 14 kegiatan itu direfocusing untuk anggaran induk, dan bisa difasilitasi pada anggaran perubahan," tandasnya. (mer)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved