Buleleng Digagas Jadi Kabupaten UMKM

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Buleleng digagas menjadi kabupaten UMKM. Hal ini ditargetkan dapat dilakukan dalam kurun waktu dua tahun kedepan. Rencana ini mencuat mengingat Buleleng memiliki banyak pelaku UMKM dengan jumlah mencapai 68 ribu.  

Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana pada Rabu (31/5) mengatakan,  gagasan ini muncul lantaran selain sektor pertanian, Buleleng juga memiliki potensi dalam bidang UMKM.

Akibat dua sektor disebut, perekonomian di Buleleng tidak terlalu berpengaruh terhadap pandemi Covid-19.

"Beda dengan daerah lain yang hanya mengandalkan pariwisata, mereka mengalami kontraksi paling dalam," katanya saat peresmian Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Buleleng di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng.  

Untuk itu, Lihadnyana pun menantang Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi - UKM (Disdagperinkop-ukm) Buleleng, Dewa Made Sudiarta untuk menjadikan Buleleng sebagai kabupaten UMKM. Hal ini ditargetkan dapat diwujudkan dalam dua tahun kedepan.

"Setahun atau dua tahun ini harus bisa terwujud. Kalau tidak bisa Kadisnya diganti saja. Itu perjanjian kinerja," ucapnya. 

Lihadnyana menambahkan, seluruh pelaku UMKM yang ada di Buleleng harus terdata dengan baik, siapa yang masih menjadi pemula, madya dan pertama.

Sehingga Pemkab dapat fokus membantu para pelaku UMKM itu agar naik kelas.

"Kalau 68 ribu itu bergerak semua, saya yakin perekonomian Buleleng menjadi lebih baik," terangnya. 

PLUT  dibangun di lahan seluas 12 are, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 7,5 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.

PLUT ini kata Lihadnyana akan menjadi klinik bisnis untuk para para pelaku UMKM.

Sebab di gedung ini nantinya akan rutin diselenggarakan pelatihan gratis agar produk-produk UMKM bisa naik kelas.

"Pelaku UMKM akan dilatih agar produknya berkualitas, kemasannya bagus, termasuk juga pemasarannya. Pelatihannya gratis, tidak ada yang bayar," tandasnya. (*)