Bank BPD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali Luncurkan KKI, Wujud Implementasi Bali Smart Island

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bank BPD Bali terus bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan arah kebijakan Provinsi Bali dengan Visi yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” salah satunya menjadikan Pulau Bali sebagai pulau pintar yang berorientasi pada teknologi digital.

Berbagai bukti telah menunjukkan peranan penting digitalisasi sebagai game changer, terutama dalam menanggapi krisis, pandemi, serta mendukung kegiatan ekonomi dan membuka akses keuangan. 

Langkah kongkret dalam akselerasi digitalisasi transaksi keuangan (digital payment), Bank BPD Bali ikut serta dalam Peluncuran Kartu Kredit Domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia yang berbentuk fisik kartu, dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang mengangkat tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth” pada Jumat 2 Juni 2023.

Bertepatan dengan pelaksanaan Acara Pembukaan Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa, peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) Provinsi Bali oleh Bank BPD Bali berkesempatan dihadiri langusng oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Gubernur Bali, I Wayan Koster bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma,SH.MH.

Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai (cashless) dalam transaksi keuangan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam bentuk Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa. 

Setelah implementasi melalui Kanal QRIS dalam upaya mendukung Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bank BPD Bali sebagai Bank Pengelola RKUD Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Bali, telah memperoleh ijin penerbitan KKPD melalui kanal pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD dengan channel  BPD Bali Mobile dan di monitoring melalui Internet Banking bisnis. 

Baca juga: Harapkan Dapat Reward Saat Purnabakti, Forum BPD Badung Gerudugi Gedung Dewan

Bank BPD Bali juga sudah siap dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbentuk fisik kartu, dengan dinyatakan lolos uji coba atau Production Trial Run (PTR) sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pengajuan persetujuan ke Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran.

KKI diharapkan mampu menjadi solusi sarana pembayaran yang praktis dan aman, dalam menjalankan kegiatan administrasi dan pembayaran belanja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mempercepat adopsi transaksi digital dan mendukung kemajuan ekonomi di Bali. 

Kehadiran KKI Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan sarana yang efisien dan praktis dalam melakukan pembayaran elektronik terkait belanja daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

KKI ini dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui Kanal Mobile Banking khusus transaksi QRIS, serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan Kartu Kredit Fisik serta dengan Online Payment.

Dengan adopsi transaksi digital yang lebih luas melalui Kartu Kredit Indonesia jajaran Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah serta yang paling penting akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bali dengan memberikan stimulus bagi sektor usaha lokal (UMKM), meningkatkan aksesibilitas keuangan, dan menciptakan peluang investasi yang lebih baik.

Bank BPD Bali sangat antusias atas kerjasama ini dan peluncuran Kartu Kredit Indonesia untuk Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya Bank BPD Bali untuk mendukung implementasi Bali Smart Island. 

KKI akan memberikan solusi pembayaran yang efisien, transparan, dan modern bagi Pemerintah Provinsi Bali, serta memperkuat sinergi antara Bank BPD Bali dengan seluruh stake holder yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali, dalam mendorong pengembangan ekosistem digital yang inklusif di Bali.