Ancaman KKB Papua, Pihak ULMWP Sebut Hal Ini Sangat Bertentangan dengan Keyakinan dan Ajaran Papua

TRIBUN-BALI.COM – Ancaman KKB Papua, Pihak ULMWP Sebut Hal Ini Sangat Bertentangan dengan Keyakinan dan Ajaran Papua

Berikut ini adalah perkembangan mengenai upaya penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) sejak Februari 2023 lalu.

Hingga saat ini, berbagai pihak masih melakukan upaya pembebasan sang pilot.

Termasuk aparat kemanana dari TNI dan Polri yang bertugas dan tergabung dalan Satgas Operasi Damai Cartenz.

Belakangan beredar video terkait ancaman KKB Papua yang akan menembak Kapten Philip Mark Mehrtens.

Bahkan KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta agar dalam dua bulan kedepan dilakukan negosiasi.

Jika negosiasi tersebut tidak berhasil, KKB Papua di bawah kepemimpinan Egianus Kogoya akan menembak pilot Susi Air tersebut.

Benny Wenda, Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan, ancaman menembak mati pilot Susi Air sangat bertentangan dengan semua kepercayaan dan ajaran Papua.

Dikatakan, selama lebih dari enam puluh tahun darah orang Papua yang tidak bersalah telah ditumpahkan di tanah leluhur mereka oleh pasukan keamanan Indonesia dan dia tidak dapat memahami mengapa para militan (TPNPB-OPM) bahkan mempertimbangkan untuk menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah di tanah mereka.

Untuk itu, Benny mendesak para militan agar mempertimbangkan dampak yang bakal terjadi pada keluarga Mehrtens, dan juga kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tindakan semacam itu pada tujuan pembebasan nasional mereka.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Tanggapi Soal Solusi Megawati untuk Tumpas KKB di Papua, Begini Katanya

"Saya ingin mendorong saudara-saudara saya di kamp TPNPB untuk mempertimbangkan kembali ancaman yang dibuat terhadap pilot dan apa artinya ini bagi keluarganya yang berduka, serta perjuangan pembebasan nasional kita," kata Benny.

"Semua orang Papua Barat tahu bahwa hukum Internasional ada di pihak kita: pendudukan militer Indonesia dan klaim awal atas Papua Barat jelas salah menurut hukum internasional. Tapi begitu juga dengan mencabut nyawa orang tak bersalah yang tidak terlibat dalam konflik," sambungnya.

Wenda juga mengutuk desakan pemerintah Indonesia pada pendekatan militer untuk menyelesaikan situasi penyanderaan, dengan mengatakan bahwa prioritas bagi semua pihak adalah mengembalikan Phillip Mehrtens ke keluarganya dengan selamat.

"Saya juga ingin mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak membuat pernyataan atau tindakan sembrono terkait krisis sandera ini," katanya, seraya menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban membantu pembebasan Mehrtens dengan aman.

“Saya juga mendesak pemerintah Selandia Baru, PBB, dan komunitas internasional untuk menekan Jakarta untuk memastikan pembebasannya dengan aman sesegera mungkin, dan untuk mendengarkan suara, tangisan dan tuntutan rakyat Papua yang ingin bebas di tanah mereka sendiri."

Dia mengatakan, Mehrtens tanpa disadari telah dijadikan pion dalam konflik puluhan tahun antara Indonesia dan rakyat terjajah di Papua Barat.

Diancam Balik oleh Pangdam

Diketahui, ancaman yang dilayangkan oleh KKB Papua penyandera Pilot Susi Air tampaknya tak berguna.

Mereka justru mendapat ancaman balik dari Pangdam Cenderawasih yang baru, Mayjen TNI Izak Pangemanan.

Ia meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya segera membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens yang mereka sandera.

Dia menegaskan bahwa ancaman-ancaman KKB terhadap pemerintah tidak ada gunanya.

"Egianus Kogoya dan semua yang ada di sana, segera bebaskan saja pilot itu, karena ancaman itu juga tidak ada gunanya," kata Pangdam, Rabu 31 Mei 2023.

"Negara ini negara berdaulat, diakui seluruh dunia," lanjut dia.

Baca juga: Situasi Mulai Kondusif, Ratusan Warga yang Mengungsi Usai Serangan KKB di Nduga Kini Kembali Pulang

Menurut Pangdam, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tengah mengupayakan pembebasan Philip dari tangan KKB.

"Kedepankan Forkopimda karena ini permasalahan sosial. Jadi yang menyelesaikan Forkopimda di mana Kodam adalah salah satu bagian Forkopimda," paparnya.

Solusi Megawati Soekarnooutri

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangan untuk menangani persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua di tanah Papua.

Solusi dari Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu yakni dengan penggunaan perang psikologi.

Dia menyampaikan hal ini saat duduk di sebelah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan menghadiri peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Bung Karno-369 di Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, pada Kamis 1 Juni 2023.

Megawati mengatakan jika dirinya masih menjadi komandan dalam hal ini sebagai presiden, dirinya akan menerjunkan beberapa batalion ke Papua.

"Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya terus bilang kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion," kata Megawati.

Penerjunan beberapa batalion ke Papua menurutnya bisa sebagai detterence, atau penggentaran.

Baca juga: Panglima TNI Tak Segan Beri Hukuman Mati pada Prajurit yang Membelot ke KKB, Singgung Sumpah Setia

Strategi ini dimaksudkan untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai atau mencegah musuh melakukan sesuatu.

"Kenapa, itu kan detterence, saya aja ngerti detterence," ungkapnya.

Pasalnya Megawati menyebut KKB Papua hanya memiliki sedikit anggota yang jumlahnya yang berbanding jauh dari jumlah pasukan TNI-Polri.

Menurut Megawati Soekarnoputri, batalion yang diterjunkan ke bumi Cenderawasih dapat menggelar pelatihan di wilayah aman.

Suara latihan yang keras tersebut bisa dijadikan perang psikologi terhadap kelompok bersenjata.

"Kalau menurut saya mungkin saya salah bisa dikoreksi, kalau sekian batalion ditaruh, itu kan bisa lihat lapangan, kedua, terus latihan di daerah yang aman tapi kan kedengeran bagi mereka. Itu apa namanya, perang psikologi jadi bukan hanya perang fisik saja," ungkap Megawati.

Megawati pun bercermin dari sikap patriot dan heroiknya Yos Soedarso dalam melakukan pertempuran laut di Perairan Aru saat pembebasan Irian Barat.

Kala itu Yos Soedarso dan pasukannya hanya mengawaki KRI Macan Tutul.

Sedangkan, pasukan Belanda menggunakan Kapal Induk Karel Doorman yang berukuran begitu besar hendak memasuki perairan.

Namun Yos Soedarso dan pasukannya dengan menggunakan KRI Macan Tutul yang berukuran jauh lebih kecil mampu menghadang kapal Karel Doorman.

"Makanya (kapal) Karel Doorman itu kan kalah bukan hanya kecil-kecil ini, tapi ini (hati)-nya. Dia kan mikir satu aja kayak gini berani menghalangi, lha kalau turun lebih banyak lagi dari pada tenggelam ya pulang aja, pulang lho (Kapal Karel Doorman)," jelas Megawati.

Tanggapan Wapres Maruf Amin Terkait Solusi Megawati untuk Tumpas KKB

Belum lama ini, presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyoroti masalah kisruh yang terjadi di tanah Papua, yaitu soal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sana.

Di hadapan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, beberapa waktu lalu, Megawati mempertanyakan terkait penanganan keamanan di wilayah Timur Indonesia.

Dan kemudian ia mengungkapkan solusi untuk menumpas KKB di tanah Papua jika ia masih menjadi pimpinan.

Baca juga: Upaya Strategis Panglima TNI Antisipasi Pembelotan Prajurit ke KKB, Singgung Reward and Punishment

Atas pernyataan itu, Wakil Presiden Maruf Amin pun memberikan tanggapannya.

Dilansir dari TribunJambi, pemerintah kata Maruf Amin menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif di tanah Papua.

Dia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri tidak bisa asal menyerang KKB itu.

Sebab Maruf Amin menegaskan bahwa tindakan keamanan yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan rakyat.

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Wapres Maruf Amin di Batam, Rabu 7 Juni 2023, dikutip dari keterangan video.

Maruf Amin juga mengungkapkan bahwa operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.

Ia mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.

Namun, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbulkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebagainya, ini semua dipertimbangkan," ujar Wapres RI itu.

Di samping itu, Maruf Amin juga menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.

"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Maruf Amin.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul Update KKB Papua Sandera Pilot Susi Air, Orang Ini Desak Egianus Kogoya Segera Lepas Kapten Philip,