113 Sulinggih di Klungkung Belum Dapat Jaminan Kesehatan, Sebagian yang Tercover Justru Terkendala

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Sebanyak 113 sulinggih di Klungkung tercecer dari data penerima jaminan kesehatan.

Hal ini membuat para sulinggih tersebut harus membayar sendiri biaya perawatan jika dalam keadaan sakit.

Permasalahan ini dibahas dalam rapat antara Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Klungkung, Dinas Kebudayaan, BPJS Kesehatan Cabang Bali Timur, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, Rabu 14 Juni 2023.

Ketua PHDI Klungkung, I Putu Suarta mengatakan, saat ini di Kabupaten Klungkung terdata 173 sulinggih.

Baca juga: 32.273 Kartu BPJS Ketenagakerjaan Untuk Sulinggih Hingga Pemangku Diserahkan Gubernur Koster

Namun yang baru mendapatkan jaminan kesehatan 60 sulinggih. Sementara sisanya 113 masih tercecer.

"Ada lebih dari seratus sulinggih yang belum didaftarkan jaminan BPJS Kesehatan. Hal ini yang tadi dibahas dalam rapat," ujar Putu Suarta.

Ia mengatakan, selama ini 60 sulinggih yang didaftarkan jaminan BPJS Kesehatan kelas 1.

Dinas Kebudayaan berdalih belum ada anggaran untuk menanggung sulinggih yang masih tercecer jaminan kesehatan.

Selain itu, sulinggih yang telah tercover jaminan BPJS Kesehatan juga mengalami kendala.

Setiap awal tahun, antara Januari sampai Maret, pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebanyak 60 sulinggih ini tertunda karena menunggu pengesahan APBD.

"Bila pada bulan itu ada sulinggih yang sakit, justru jaminan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Jika mau aktif harus bayar dari dana pribadi, termasuk bayar denda keterlambatannya," ungkap Suarta.

Ia berharap ada solusi dari pemerintah agar semua sulinggih yang merupakan tokoh agama yang dihormati masyarakat dapat mendapat pelayanan maksimal untuk jaminan kesehatannya.

Kepala Dinas Kebudayaan Klungkung, Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedana tidak menampik kondisi itu.

Dalam rapat itu selain mencari solusi dari masalah ini, juga sanding data yang akurat terkait jumlah sulinggih di Klungkung.

"Awalnya program ini di Dinas Kesehatan, lalu dibawa ke Dinas Kebudayaan sejak tahun 2019 atau saat pandemi. Data ternyata belum akurat, masih ada seratus lebih sulinggih yang belum mendapat jaminan kesehatan," ungkap Ida Bagus Jumpung.