Kapolda Papua Tawarkan Uang Tebusan pada KKB Agar Bebaskan Pilot SusiAir, Ini Kata Pengamat Militer

TRIBUN-BALI.COM – Kapolda Papua Tawarkan Uang Tebusan pada KKB Agar Bebaskan Pilot Susi Air, Ini Kata Pengamat Militer

Ancaman terbaru yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mengenai pemberian tenggat waktu negosiasi telah ditanggapi oleh Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri.

Dalam ancamannya, KKB pimpinan Egianus Kogoya memberikan batas waktu hingga besok Sabtu 1 Juli 2023 untuk negosiasi mengenai misi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, Egianus Kogoya cs tak segan-segan untuk melukai sang Kapten.

Kapolda Papua berharap hal itu tidak akan dilakukan karena masih mengganggap Egianus Kogoya dan kelompoknya adalah orang-orang beragama.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih terus dilakukan.

Negosiasi yang dilakukan adalah dengan memberikan tawaran-tawaran kepada Egianus Kogoya.

Salah satu yang ditawarkan kepada Egianus Kogoya cs adalah sejumlah uang.

Terkait hal itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memberikan penilaiannya.

Dilansir dari Tribunnews, Khairul Fahmi mengungkapkan akan adanya tuntutan baru jika ada pemberian uang tebusan kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya terkait pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens.

Khairul Fahmi menilai tuntutan baru ini akan terealisasi dalam rangka untuk mengetes keseriusan pemerintah dalam membebaskan Mehrtens.

"Saya kira, setelah ini kelompok bersenjata masih akan meresponnya dengan memperbarui tuntutan disertai peningkatan tekanan dan desakan kepada pemerintah Indonesia, maupun opini-opini negatif terhadap keseriusan pemerintah untuk membebaskan Phillip Mehrtens," kata Khairul saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat 30 Juni 2023.

Dia juga menilai bahwa pemberian uang tebusan kepada KKB seperti yang disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri adalah wujud batas maksimal dalam negosiasi yang telah dilakukan.

"Menurut saya, tawaran untuk memberi ruang tebusan sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Papua itu masih merupakan bagian dari negosiasi."

"Melalui tawaran yang disertai penolakan untuk mengakomodir tuntutan merdeka dan senjata itu, pemerintah melalui Kapolda telah menyampaikan dan menunjukkan ambang batas negosiasi," papar Khairul.