KKB Beri Batas Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air hingga 1 Juli 2023, Ini Tanggapan Kapolda Papua

Mengatakan para separatis menginginkan negara selain Indonesia untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua.

"Negara yang lain, jika tidak bicara dengan Indonesia dalam waktu dua bulan, mereka akan tembak saya," ujar Mehrtens dalam video yang diterima Tribun-Papua.com.

Lebih lanjut Kapten Philip mengatakan, jika itu tidak terjadi dalam dua bulan maka mereka (KKB) mengatakan akan menembak dirinya.

Diketahui, Kapten Philip Mark Mertens telah disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu di Hutan Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan hingga saat ini.

Sementara itu, dalam video itu Egianus Kogoya dengan lantang mengatakan bahwa Pilot Kapten Philip telah mengakui.

"Pak pilot sudah mengaku bahwa, dari negara, maupun negara Indonesia hanya mengaku saja."

"Kami kasih waktu dua bulan saja, kalau dari Indonesia tidak mengaku berarti kalau dua bulan ini lewat, kami akan tembak pilot Mark Mertens," imbuh Egianus. 

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan aparat keamanan dan petugas kepolisian di Papua belum bisa dikonfirmasi terkait kebenaran video yang beredar luas ini.

Baca juga: Ancaman KKB Papua Disebut Tak Ada Gunanya, Pangdam Cenderawasih: Saya Minta Segera Bebaskan Saja

Upaya Penyelamatan Tak Boleh Libatkan Negara Lain

Terkait kasus penyanderaan kapten Philip oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi catatan penting soal isu keamanan di Papua.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat pengarahan pada Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024 di Kuningan Jakarta pada Senin 29 Mei 2023.

Dilansir dari Tribunnews, Mahfud MD menjelaskan, dalam misi penyelamatan pilot asal Selandia Baru tersebut sesuai kebijakan pemerintah tidak akan melibatkan negara lain.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mahfud MD, apapun taruhan dan konseskuensinya, dunia internasional tidak boleh masuk dalam kasus ini.

"Ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya nggak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita dan kita bisa melakukan itu, apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional ke situ," kata Mahfud.

"Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet itu, ke PBB ke mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional dan sebagainya yang datang ke kita, nggak," sambung dia.