Banyak Hal yang Telah Dilakukan untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Jokowi: Tak Bisa Saya Buka ke Publik

TRIBUN-BALI.COM – Banyak Hal yang Telah Dilakukan untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Jokowi: Tak Bisa Saya Buka ke Publik

Keadaan di Papua saat ini tak lepas dari perhatian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih lagi mengenai situasi keamanan khususnya di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya, jajaran pemerintah di Papua diminta untuk segera memulihkannya kembali.

Pesan dan instruksi ini disampaikan langsung oleh presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Juli 2023.

"Lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya," kata Jokowi, Senin 3 Juli 2023.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 mesti dijaga agar pemungutan suara berjalan dengan baik.

Ia pun menginstruksikan agar penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu terus dikawal.

Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Moeldoko Ungkap Permintaan Selandia Baru: Pemerintah Tak Akan Gegabah

Terkait misi pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Jokowi mengklaim bahwa banyak upaya yang dilakukan pemerintah.

"Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusma, Jakarta, Senin.

Jokowi juga menekankan, pemerintah akan terus melakukan negosiasi dengan pihak KKB meski batas waktu negosiasi yang mereka sediakan sudah terlewati.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk diketahui, Philip Mark Mehrtens menjadi sandera KKB setelah pesawat yang dipilotinya dibakar oleh KKB di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023 lalu.

KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya telah melempar ancaman akan menembak Mehrtens pada Sabtu 1 Juli 2023 lalu, setelah berakhirnya batas negosiasi yang mereka berikan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Yudo, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan.