Pembebasan Pilot Susi Air, Moeldoko Ungkap Permintaan Selandia Baru: Pemerintah Tak Akan Gegabah

TRIBUN-BALI.COM – Pembebasan Pilot Susi Air, Moeldoko Ungkap Permintaan Selandia Baru: Pemerintah Tak Akan Gegabah

Terkait misi pembebasan Pilot Susi Air yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan tanggapannya.

Menurutnya, dalam proses penyelamatan Pilot asal Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens, pemerintah Indonesia tak akan melakukan hal yang gegabah.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengungkapkan permintaan pemerintah Selandia Baru terkait misi pembebasan itu.

Pemerintah Selandia Baru meminta agar proses pembebasan Kapten Philip Mark Mehrtens dilakukan tanpa menimbulkan adanya korban.

Dilansir dari TribunPapua, ia juga menegaskan bahwa upaya pembebasan Kapten Philip harus dikalkulasi dengan baik.

"Sekali lagi, bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 3 Juli 2023.

"Jadi kita juga kan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentaranya nanti ngawur pembebasan korban kan repot juga.

Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan yang gegabah," tegasnya.

Adapun pilot Susi Air yang saat ini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Philip Mark Mehrtens merupakan warga Selandia Baru.

Baca juga: Kapolda Papua Tawarkan Uang Tebusan pada KKB Agar Bebaskan Pilot SusiAir, Ini Kata Pengamat Militer

Moeldoko menjelaskan, dalam proses pembebasan ada pendekatan secara lunak (soft approach) dan pendekatan secara keras (hard approach).

Keduanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yakni kepolisian, TNI dan Kementerian Luar Negeri.

"Masing-masing sudah tau bagaimana melaksanakan perannya.

Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa," ungkap Moeldoko.

"Soft approach berbagai jalur komunikasi politik dan seterusnya. Masing-masing punya peran," tambah mantan Panglima TNI itu.