Ikut Bantu Pendataan Pajak, Tunjangan Perbekel se-Gianyar Bali Diusulkan Naik

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemkab Gianyar, Bali telah menyerahkan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 pada DPRD Gianyar, di ruang rapat paripurna, Rabu 12 Juli 2023.

Salah satu yang masuk dalam pagu anggaran itu, adalah kenaikan tunjangan kepala desa (kades) se Gianyar, Bali. 

Bupati Gianyar, Made Mahayastra menjelaskan, dalam menyusun anggaran pembangunan pada anggaran yang dituangkan dalam KUA-PPAS 2024, pihaknya menyelaraskan perencanaan pembangunan  daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Hal itu agar pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) lebih efektif. 

"Dalam rangka mewujudkan masyarakat bahagia, aman, damai dan mandiri. 

Semua perencanaan program di tahun 2024 dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil pendapatan asli daerah," ujarnya.

Mahayastra mengatakan, tahun 2023 ini, sektor terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Hiburan.

Di mana angkanya diprediksi akan lebih dari Rp1 triliun di penghujung tahun 2023. 

"Pasca status covid ditetapkan menjadi endemi, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali meningkat. Ini mendorong kenaikan PAD Gianyar. Stuktur pendapatan PAD kita, masih didominasi dari pajak daerah. Namun  kita juga tetap melaksanakan penerimaan di luar pajak seperti retribusi dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah," ujar Mahayastra.

Baca juga: Ngotot Sekolah Keluar Zonasi, Banyak Siswa SMP di Gianyar Tercecer, Kadisdik: Kita Kembalikan

Pada tahun 2024 nanti, kata dia, belanja daerah secara umum akan diarahkan pada kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan perataan pembangunan.

Serta berupaya meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan sebagainya. 

"Saya sampaikan, dalam belanja 2024 juga akan ada kenaikan tunjangan kepala desa sebesar Rp2,5 juta, termasuk juga struktur di bawahnya antara Rp 100 sampai Rp 200 ribu," ujar Mahayastra, lalu mendapat sorak-sorai kades yang hadir dalam sidang tersebut.

Ditanya latar belakang para kades juga menerima cipratan positifnya PAD, Mahayastra mengatakan hal itu dikarenakan para kades juga ikut dalam mendata wajib pajak yang selama ini tercecer.

"Para kades ini berperan dalam meningkatkan pendapatan pajak, karena itu sangat tepat jika mereka juga mendapatkan keuntungan atas kinerjanya. Namun kami pastikan, pemberian tunjangan tak mempengaruhi program utama pemerintah, yakni pendidikan, kesehatan dan penuntasan masyarakat miskin. Bahkan di tahun 2024, anggaran untuk ini meningkat," ujar Mahayastra.

(*)