Buka 6Th ASEAN IB Summit di Bali, MenKopUKM: ASEAN Harus Berpihak Pada Pelaku UMKM

ASEAN harus memastikan penciptaan wirausaha muda dan UMKM masa depan yang berbasiskan kreativitas dan teknologi dengan bisnis yang inklusif sesuai konsensus global, lahir, dan tumbuh pesat menjadi pemain kelas dunia.

Indonesia, dalam konsultasi dengan ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises, dan dukungan dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan Organisation for Economic Co-operation and Development, serta dukungan dari World Benchmarking Alliance, telah mengembangkan "Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027)".

Rencana Aksi adalah dokumen yang menguraikan area prioritas saat kita maju dengan agenda Inclusive Business di ASEAN.

“Untuk lebih menandai komitmen kami, hari ini, Indonesia juga menjadi tuan rumah Sesi Tingkat Tinggi Tertutup dengan Kementerian yang Bertanggung jawab atas Pengembangan UMKM di Negara Anggota ASEAN,” ucap Menteri Teten.

“Kami bertukar pengalaman tentang bagaimana mempromosikan Inclusive Business di negara masing-masing, dan mengadopsi sebuah Pernyataan Bersama Menteri tentang "Deklarasi mengenai Promosi Model Bisnis Inklusif: Memberdayakan UMKM untuk Pertumbuhan yang Adil",” sambungnya.

Memiliki kekayaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak cukup.

ASEAN kata MenKopUKM Teten Masduki, harus menjadi kawasan yang mampu mengolah dan menciptakan nilai tambah atas sumber dayanya.

Hilirisasi kekayaan SDA tersebut dapat dilakukan dengan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir sampai dengan menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“UMKM harus hadir dalam proses hilirisasi tersebut agar dapat memberikan dampak lebih luas bagi sebanyak-banyaknya pihak,” imbuh Menteri Teten.

Dalam event yang dihadiri oleh 250 delegasi dari 10 negara ASEAN tersebut, disampaikan MenKopUKM, Indonesia juga mengajak para Negara anggota ASEAN untuk bersama-sama meningkatkan komitmen implementasi dari bisnis inklusif ini.

Indonesia saat ini sedang fokus mendorong kebijakan dan program antara lain hilirisasi UMKM untuk substitusi impor, industrialisasi yang berbasis bahan baku unggulan lokal, komitmen pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada UMKM sebesar 40 persen, dan penciptaan 1 juta wirausaha baru pada tahun 2024 melalui Program Kewirausahaan Nasional.

Maka dari itu Indonesia mendorong terbangunnya ASEAN Micro and Small Enterprises Financing Institution (AMSEF) dengan tujuan menekankan pentingnya kolaborasi bersama di antara Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan keterjangkauan finansial bagi UMKM.

“Inti dari inisiatif ini adalah pembentukan sebuah lembaga khusus di tingkat ASEAN, yang berdedikasi untuk pemberdayaan dan bantuan keuangan, dengan tujuan utama untuk mendorong inklusivitas bisnis. Inisiatif tersebut saat ini sedang dalam pertimbangan dan diskusi pada kelompok kerja yang membidangi UMKM ASEAN yaitu ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises,” sebutnya.

Kemudian Menteri Teten juga mengusulkan, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UMKM (LLP-KUMKM) atau SMESCO Indonesia sebagai ASEAN IB Center yang mengambil peran sebagai hub dari Center of Excellence, pusat layanan unggul bagi UMKM.

“SMESCO Indonesia akan memberikan layanan promosi dan pemasaran bukan hanya untuk UMKM Indonesia, tapi juga bagi UMKM negara-negara ASEAN dengan bekerja sama dengan lembaga terkait dari masing-masing negara,” ucap Menteri Teten.