Buka 6Th ASEAN IB Summit di Bali, MenKopUKM: ASEAN Harus Berpihak Pada Pelaku UMKM

SMESCO juga akan berfungsi sebagai platform informasi pasar, mendukung promosi dan distribusi produk, memperkuat jaringan pemasaran, menghadirkan konsultasi serta inkubasi usaha.

“Sehingga kita dapat bersama-sama mengkoordinasikan berbagai program, mendorong kebijakan, memberikan pelatihan dan advokasi bagi UMKM di ASEAN agar semakin hijau dan maju,” harapnya.

Sementara itu, Chair dari ASEAN Economic Ministers (AEM) Jerry Sambuaga mengatakan adanya keselarasan antara pencapaian 2 Priority Economy Deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan tujuan dari IB Summit.

“Pencapaian dua prioritas ekonomi keketuaan Indonesia untuk ASEAN yaitu penandatanganan protokol kedua amandemen AANZFTA yang mengenalkan bab baru UMKM dan Kerangka Negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berkontribusi signifikan untuk mempromosikan digitalisasi UMKM sejalan dengan semangat dengan agenda IB Summit,” tegas Jerry.

Selanjutnya, United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana turut menyampaikan pentingnya transformasi bentuk usaha terhadap bisnis inklusif dalam mendukung misi sosial dan lingkungan.

“Bisnis Inklusif berbeda dari bisnis biasa karena mereka turut memprioritaskan kepentingan manusia dan lingkungan di samping keuntungan, dan itu merupakan akselerator penting jika kita ingin tetap pada jalur utama pencapaian SDGs. ESCAP berkomitmen untuk mengarusutamakan bisnis inklusif,” ungkap Armida.

Deputy Director General, Department of SME Promotion, Ministry of Industry and Commerce Laos Toulakham Phomsengsavanh menambahkan, peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan adalah syarat mendasar untuk mendorong bisnis inklusif yang mendorong pada terjalinnya kolaborasi promosi antar bisnis inklusif di tingkat nasional dan regional.

Sementara itu, Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN, Dr Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN yang dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia.

Kemudian, dia juga memberikan rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok.

Mendukung usulan Indonesia dalam memprakasasi terbentuknya AMSEF, World Benchmarking Alliance, lembaga yang melakukan benchmarking perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia, menyatakan bahwa pendanaan untuk UMKM masih sangat terbatas sehingga transformasi bentuk usaha menjadi bisnis inklusif masih menjadi tantangan.

“Dari penilaian yang kami lakukan terhadap 400 lembaga keuangan terbesar yang terdiri dari perbankan, manajer asset, dan perusahaan asuransi, hanya 23 persen menyatakan telah melakukan pembiayaan untuk UMKM. Sehingga ini adalah usulan yang sangat bijak bagi ASEAN untuk memiliki sumber pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM di Kawasan,” demikian kata Dio Herdiawan Tobing selaku Kepala Kebijakan Publik untuk Asia, World Benchmarking Alliance.(*)

Kumpulan Artikel Bali