Langkah Partai Demokrat Usai ‘Pecah Kongsi’, Ada Indikasi Dukung Ganjar atau Prabowo Subianto

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Partai Demokrat mulai merencanakan langkah politiknya kembali usai ‘pecah kongsi’ dengan Partai NasDem akibat deklarasi cawapres Anies BAswedan.

Menurut Waketum Partai Demokrat Benny K Harman, Partai Demokrat memiliki indikasi untuk bergabung ke salah satu koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya.

Namun sampai saat ini, langkah Partai Demokrat masih menunggu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus HUT ke-22 PD pada 13-14 September 2023 mendatang.

"Nanti kita tunggu. Kita tunggu saja ke mana apakah ke Ibu Megawati dengan rumahnya PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra,”

“Kita akan lihat, semua tokoh-tokoh yang kita hargai yang kita hormati," kata Benny K Harman dilansir dari Tribunnews pada Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Kronologi ‘Pecahnya’ Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Ungkap Fakta-Fakta Baru, Benarkan Soal Surat?

Menurut Legislator Komisi III DPR RI itu, Partai Demokrat saat ini belum menentukan arah dukungan.

"Kami belum memutuskan ke mana, DPP dan Majelis Tinggi itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi kerja sama politik dengan parpol mana akan ditentukan oleh Majelis Tinggi," sambungnya.

Soal peluang pembentukan koalisi baru, Benny membantah hal tersebut.

"Saya rasa enggak. Saya rasa paling mungkin itu adalah ke PDIP dengan Ibu Megawati sebagai episentrumnya atau Prabowo," pungkasnya.

Baca juga: Pilih Anies Baswedan Cak Imin, Lalu Ditinggal Demokrat, NasDem Disebut Rugi oleh Media Asing

Sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi memutuskan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng berdasarkan hasil sidang Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua MTP, di Puri Cikeas, Bogor pada Jumat (1/9/2023) petang.

"Majelis Tinggi Partai memutuskan Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Andi.

Selain itu, Demokrat juga memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang diketahui beranggotakan PKS dan Nasdem.

Penarikan diri dari Koalisi Perubahan ini, kata Andi, lantaran telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun selama ini.

Baca juga: Dibujuk PKS Tetap Bersama Dukung Anies Baswedan, Demokrat: Kali ini Kita Tak Bisa Bersama

"Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi.

Atas keputusan ini, Demokrat menegaskan mereka sudah bebas untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka membuat atau membangun koalisi di Pilpres 2024.

"Dengan demikian maka Partai Demokrat sudah bebas untuk membangun komunikasi dengan partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024," katanya.

Kronologi ‘Pecahnya’ Koalisi Perubahan

Calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan akhirnya buka-bukaan soal kronologi ‘pecahnya’ koalisi Perubahan usai deklarasi wakil presiden dirinya.

Dalam acara Mata Najwa pada Senin (4/9/2023) lalu, Anies Baswedan bersama Cak Imin meluruskan sejumlah kabar miring seputar perbedaan pandangan Partai NasDem dan Partai Demokrat, termasuk tudingan pengkhianatan.

Anies Baswedan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari sebelum dirinya dan Muhaimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres.

"Mulai terjadi perbedaan pada Senin, 28 Agustus 2023 dan puncaknya pada Selasa, 29 Agustus 2023,”

“Perbedaan tersebut terkait pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies sebagai calon presiden," kata Anies.

Anies menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kalau Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak setuju jika AHY yang menjadi cawapres.

Di sisi lain, kata Anies, Surya Paloh tidak menolak opsi AHY menjadi cawapres. Hanya saja, Surya Paloh tidak mau terburu-buru mengambil sikap.

Surya Paloh pun, lanjut Anies, tidak melarang bila Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan bila tidak terima keputusan bersama itu.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga menepis tudingan SBY yang mengatakan dirinya sudah mengkhianati Partai Demokrat.

"Ada beberapa fakta yang harus disampaikan, agar semua permasalahan tersebut jelas."

Dia menyampaikan begitu menghormati Presiden ke-6 RI itu. Menurut Anies, SBY merupakan panutannya yang sudah mengabdi kepada Negeri Indonesia selama 10 tahun.

“Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada pak SBY,”

“Beliau (SBY) adalah panutan, beliau adalah presiden, sudah mengabdi 10 tahun, beliau adalah teladan,” tambah Anies. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demokrat Gelar Rapimnas pada 13-14 September, Bakal Tentukan Arah Koalisi Pilpres?