Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker 2012, KPK Geledah Rumah di Mengwi Badung Bali

TRIBUN-BALI.COM  - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggeledah rumah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Reyna Usman di Jalan Tunon, Buduk Mengwi, Badung, Bali, Kamis (7/9). Penggeledahan rumah Reyna ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012.

Hasil pemantauan di lokasi, dua personel Polres Badung melakukan pengamanan penggeledahan tersebut. Ada empat penyidik KPK RI yang turun langsung untuk menggeledah rumah mewah bergaya vila tersebut. Penggeledahan dilakukan mulai dari dalam rumah. Juga ada beberapa saksi yang dimintai keterangan yakni Kelian Dinas Banjar Bernasi, Buduk dan 1 penghuni rumah yang tidak mau memberikan keterangan kepada media.

Empat penyidik KPK itu pun terlihat memeriksa berkas dan menanyakan sesuatu ke dua saksi. Sayangnya dari pihak KPK tidak memberikan keterangan resmi penyidikan yang dilakukan. Namun dari informasi yang didapat di lokasi rumah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali itu tidak pernah ada di rumah. Selama ini rumah itu sepi dan dihuni oleh satu orang saja.

Pemeriksaan berlangsung satu jam lebih. Terlihat ada bukti kuitansi yang diamankan dan dimasukkan ke dalam koper yang dibawa penyidik KPK. Penunggu rumah Reyna Usman tidak mau memberikan komentar, bahkan usai penggeledahan dan diperiksa, ia langsung masuk ke dalam rumahnya.

Kelian Dinas Banjar Bernasi, Desa Buduk Bagus Murda yang juga diperiksa mengakui pihaknya mengetahui informasi itu dari Bhabinkamtibmas. Pihaknya mengaku tidak mengetahui siapa yang memiliki rumah tersebut. "Saya hanya disuruh sebagai saksi bahwa penggeledahan memang benar dilakukan oleh KPK RI," jelasnya.

Bagus Murda mengaku penghuni rumah juga tidak pernah bertemu dengan Reyna Usman. Dari pengakuan wanita yang diam di rumah itu, dirinya baru bekerja selama 3 bulan di sana. "Rumah ini rencananya akan dihuni pribadi. Namun sudah lama pemilik tidak pernah ke rumah," ucapnya.

Baca juga: Pemilik Pistol di Klungkung Terancam Seumur Hidup! Budiana Ngaku Beli Senjata Api untuk Jaga Diri

Baca juga: KORUPSI Sistem Proteksi TKI Kemnaker,Ini Bangunan Rumah Dirjen Kemnaker di Badung yang Digeledah KPK

Baca juga: Hari Pertama PJ Gubernur Sang Mahendra di Bali, Simakrama ke Puri Kauhan Ubud, Simak Obrolannya!

Diakui, rumah dengan luas 9 are itu baru dibangun. Bahkan pembangunan belum genap setahun. Ditanya mengenai apa yang diamankan penyidik KPK saat penggeledahan, Bagus Murda menyebutkan hanya satu kuitansi. "Jadi hanya satu kuitansi yang saya lihat diamankan. Jadi untuk penggeledahan kurang lebih 1 jam," imbuhnya.

Bagus Murda mengaku tidak mengetahui sejak kapan Reyna Usman diam di Bali. Mengingat tidak pernah melapor keberadaannya ke Kantor Desa Buduk.

Seperti diketahui Reyna Usman diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI, Senin (4/9). KPK juga sudah menetapkannya sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini.

Dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu dua pegawai negeri sipil dan satu orang dari swasta. Penyidik KPK pada 18 Agustus 2023 menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Namun, KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan itu kepada publik.

Rumah itu terlihat mewah, bahkan menyerupai vila. Bangunan yang dibangun kurang lebih setahun lalu itu melihatkan hamparan sawah di depannya. Posisi rumah tepat berada di pinggir jalan raya dengan bentuk memanjang menghadap jalan. Pagar kayu menghiasi rumah mewah yang belum selesai dibangun itu.

Bagian depan terlihat belum selesai, masih berupa fondasi beton. Masuk ke dalam, pada bagian tengah terdapat bangunan dengan dua ruangan berciri khas Bali dengan pintu gebyok. Hanya saja rumah tersebut tertutup rapat.

Selanjutnya ke tengah lagi barulah terlihat bangunan bernuansa putih yang mirip seperti vila dan memiliki beberapa ruangan terpisah. Di area tengah juga terdapat ruang tamu terbuka dan dapur terbuka.

Selain itu di sebelah dapur terdapat tangga ke atas untuk menuju lantai dua. Terlihat lantai dua itu belum selesai dibangun. Desain dapurnya terbuka dan terlihat seperti dapur biasa, dengan kulkas di bawah tangga dan meja makan di sekitar dapur.

Namun rumah putih itu tertutup rapat, dan belum diketahui apa isi rumahnya. Bahkan jendelanya pun gelap sekali dan tidak terlihat pemandangan di dalam ruangan dari luar. Selain itu, di rumah itu juga terdapat satu mobil dalam kondisi tertutup terpal dan satu motor matic Yamaha Mio. Mobil yang terparkir di garasi belakang rumah itu tertutup rapat.

Paling belakang rumah tersebut terdapat bangunan kamar yang belum jadi. Juga terdapat saka empat seperti bale bengong.

Tanggapan PKB Bali

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali buka suara menanggapi soal wakil ketua dewan pimpinan wilayah (DPW)-nya yaitu Reyna Usman yang diperiksa KPK atas dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

Ketua DPW PKB Bali Bambang Sutiyono, mengatakan, kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai mereka di Bali, apalagi Reyna diketahui sudah tak aktif di posisi wakil ketua selama setahun terakhir. “Benar Ibu Reyna Usman adalah Wakil Ketua DPW PKB Bali, tetapi beliau tidak aktif lagi di Bali,” kata Bambang di Denpasar, Rabu (6/9).

Sejak 2022, Reyna diketahui lebih banyak berada di Jakarta. Ditambah, dalam Pemilu 2024 partai politik mengutusnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Gorontalo, bukan Bali.

“Jadi biarkan itu urusan beliau yang katanya ada stafnya dulu yang bermasalah. Yang jelas saya pribadi pastikan itu urusan beliau dan tidak ada urusannya dengan PKB Bali. Tidak usah kita membahas perihal beliau lagi di mana pun dan kapan pun. Demikian yang dapat kami sampaikan, harap menjadi perhatian,” kata Bambang.

Mantan pegawai Reyna Usman yang disebut-sebut Bambang sebagai orang yang bermasalah dalam kasus ini adalah I Nyoman Darmanta yang merupakan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker.

Atas munculnya kasus yang mengaitkan pejabat di DPW PKB Bali ini, Bambang turut menyampaikan arahan terkini ke pengurus partai politik dan bakal calon legislatif mereka.

“Saudaraku pengurus PKB dan bacaleg se-Bali, mari kita berpikir berpola. Di dalam kita bina, di luar kita jaga. Jadi hal-hal negatif mari kita lepaskan ke urusan pribadi masing masing, wabil khusus tentang Ibu Reyna Usman,” kata dia.

Dugaan kasus ini dirasa tak akan berpengaruh terhadap kepercayaan konstituen mereka di Pulau Dewata, apalagi Reyna baru menjabat tahun 2021 bertepatan dengan terbentuknya DPW PKB Bali. (gus/ant)

Muhaimin Dukung Tuntaskan Kasus

MENTERI Tenaga Kerja Periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, dirinya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.

"Hari ini (kemarin, Red) saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Cak Imin diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.55 WIB dan selesai diperiksa pukul 15.06 WIB.

Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. "Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi," ujarnya.

Gus Imin juga tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang tak kenal lelah dalam menindak tindak pidana korupsi di Tanah Air. "Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus korupsi dan kita semua mendukung," pungkasnya.

KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin, Selasa (5/9), namun dia tidak bisa memenuhi panggilan karena jadwal tak memungkinkan. Cak Imin kemudian mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan menjadi Kamis (7/9) dan disetujui KPK.

Terkait pemanggilan Cak Imin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menilai pemanggilan oleh KPK bukan politisasi hukum. Dia meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” kata Mahfud MD pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (5/9).

Isu adanya politisasi dari pemanggilan itu, di antaranya karena Muhaimin, Ketua Umum PKB, saat ini merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang pada Minggu (2/9) mendeklarasikan diri maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. (ant)