Bantuan Beras Pemerintah di Bangli Akan Disalurkan 10 Hari Lagi

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bangli akan segera mendapatkan bantuan beras dari pemerintah.

Masing-masing KK nantinya akan mendapatkan 10 Kilogram beras untuk tiga bulan, dimulai pada bulan September. 

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma mengatakan belum lama ini pihaknya telah ditemui oleh Bulog Regional Bali.

Yang mana dalam pertemuan tersebut, diketahui dalam waktu dekat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan dicarikan. 

"Pertemuan tersebut untuk koordinasi pencairan tahap II cadangan pangan pemerintah atau stok beras nasional. Mungkin 10 hari yang akan datang kita sudah akan cairkan itu," ucapnya Kamis (14/9/2023).

Sarma mengaku belum tahu secara pasti berapa jumlah penerimanya. Sebab data penerima langsung dari Badan Pangan Nasional.

"Bukan kapasitas kami untuk menyiapkan data (penerima) itu. Sebab kami di dinas hanya sebagai fasilitator untuk pencairannya," kata dia.

Baca juga: Walikota Jaya Negara Terima Tim Verfikasi Kota Sehat Pusat

Kadis asal Desa/Kecamatan Tembuku ini menyebut, sesuai informasi Bulog, penerima bantuan CBP untuk tahap II ini diakui ada perubahan.

Karenanya untuk kepastian data, pihaknya berencana melakukan rapat pada Selasa depan.  

Sementara disinggung harga beras di Bangli, Sarma mengakui ada kenaikan harga dari produsen. Kenaikan ini terjadi sejak 18 Agustus lalu.

"Untuk kualitas medium I naik Rp 1000 per kilo, dari sebelumnya Rp 11 ribu saat ini 12 ribu. Sedangkan kualitas medium II naik Rp 60p per kilo. Dari sebelumnya Rp 10.800 per kilo, saat ini Rp 11.400 per kilo," sebutnya. 

Mengutip dari live streaming Sekretariat Presiden, pada 31 Agustus 2023 lalu, Presiden RI Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendistribusikan bantuan pangan beras mulai awal bulan September 2023. Di mana satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan 10 kilogram beras selama tiga bulan. 

Sementara total KPM yang mendapatkan bantuan sebanyak 21,3 juta KPM. Jokowi juga memerintahkan pada Gubernur, Walikota hingga bupati untuk terus melakukan pengecekan.

Apabila pasca bantuan ini harga beras masih naik, maka ia meminta agar pemerintah daerah setempat bisa menggunakan anggarannya untuk melakukan intervensi pasar.

"Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun," ucapnya. (*)