Berita Bali
Alasan Pj Gubernur Bali Bubarkan Kelompok Ahli Pembangunan Era Koster, Sekda: Tugasnya Sudah Selsai
Berikut ini adalah alasan dibubarkannya Kelompol Ahli (Pokli) Pembangunan di era kepimpinan Gubernur Bali, I Wayan Koster
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: I Putu Juniadhy Eka Putra
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut ini adalah alasan dibubarkannya Kelompol Ahli (Pokli) Pembangunan di era kepimpinan Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra beberkan alasan mengapa Kelompok Ahli (Pokli) Pembangunan di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dibubarkan oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Jaya Mahendra.
“Begini Kelompok Ahli Pembangunan itu diangkat oleh Gubernur untuk membantu tugas-tugas Gubernur. Yang mengangkat sudah selesai tentu yang membantunya sudah selesai. Itu kan logika sangat sederhana ya,” jelas, Dewa Indra usai ditemui di Wiswa Sabha, Rabu 20 September 2023.
Baca juga: Pj Gubernur Bali Lantik I Dewa Tagel Wirasa Jadi Pj Bupati Gianyar
Ia pun memberikan contoh pembubaran Pokli ini berbeda dengan perangkat daerah. Karena perangkat daerah itu dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, dibentuk dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
“Kalau Kelompok Ahli itu dibentuk oleh Kepala Daerahnhya untuk membantu tugas-tugas kepala daerahnya. Jadi kalau kepala daerahnya selesai tugasnya maka otomatis selesai. Bahwa nanti penggantinya akan membentuk lagi silahkan. Itu selesain dulu,” imbuhnya.
Kepada Pokli yang masih membawa aset dari negara, Dewa Indra mengatakan semua pihak harus tertib administrasi keuangan.
Terlebih aktivitas keuangan di Pemerintah daerah ini diaudit oleh BPK terkait tata kelola barang milik daerah.

Maka semua barang milik daerah harus jelas siapa yang memegangnya dan siapa yang menggunakan dan yang tidak berhak lagi untuk menggunakan agar dikembalikan ke Negara.
“Semua pejabat yang bawa mobil ini juga dengan berita acara pinjam pakai, tertib kita. Makanya kita dapat opini WTP dari BPK setiap tahun karena kita tertib dalam pengelolaan barang milik daerah, konteksnya itu jangan dikembangkan kemana-mana,” bebernya.
Sementara itu mengenai Pokli dari Pj Gubernur, Dewa Indra mengatakan hal tersebut tergantung kepada kebutuhan dari Penjabat (Pj) Gubernur.
“Apakah beliau akan membutuhkan kelompok ahli, berapa, siapa, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” tutupnya.
PJ Gubernur Lantik Pj Bupati Gianyar
Di sisi lain, Pj Gubernur Bali Sang Made Jaya Mahendra telah melawan I Dewa Tagel Wirasa menjadi Penjabat Bupati Gianyar, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (20/9).
I Dewa Tagel Wirasa dilantik menjadi Pj. Bupati Gianyar untuk mengisi kekosongan Bupati Gianyar yang ditinggalkan Bupati Gianyar dan Wakil Bupati Gianyar Periode 2018-2023, I Made Agus Mahayastra dan A.A. Gde Mayun yang habis masa jabatannya per 20 September 2023.
Pelantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.33745 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Gianyar Provinsi Bali.

Pj Gubernur Bali dalam sambutannya mengingatkan tugas sebagai Pj Bupati Gianyar sangat kompleks dan kewenangannya tidak jauh berbeda dengan bupati definitif dan terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Ditambahkannya,secara garis besar tugas Pj Bupati Gianyar yang harus mendapat perhatian yaitu menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan, menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional khususnya apa yang telah menjadi atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia.
Baca juga: Gianyar Sumbang Stunting Tinggi, Tugas Pj Bupati Entaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Pj Gubernur Mahendra Jaya menambahkan beberapa catatan untuk Kabupaten Gianyar, tingkat persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar berada di angka 1.38 persen sedangkan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di angka 0.54 persen, dimana artinya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Bali.
Tidak hanya itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar berada di angka 4.7 persen dimana tingkat kemiskinan Bali di angka 4.5 persen, yang juga berarti kemiskinan di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Provinsi Bali.
Demikian pula dengan angka stunting di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 di angka 5.1 persen naik menjadi 6.3 persen di Tahun 2022.
“Tingkat kemiskinan ekstrem dan angka stunting ini, saya harap menjadi atensi dan perhatian dari bapak penjabat bupati di samping peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi daerah serta investasi di Kabupaten Gianyar,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Pj. Mahendra Jaya juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018-2023 serta Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar atas dedikasinya memimpin Kabupaten Gianyar.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Bali, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya atas dedikasi memimpin Gianyar. Saya pribadi melihat Bapak Mahayastra sebagai sosok pemimpin yang visioner, konseptual dan bukan hanya di belakang meja tetapi juga pemimpin lapangan yang sangat detail,” ungkapnya.
Acara pelantikan Pj. Bupati Gianyar juga dirangkai dengan Pelantikan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Widiastuti Wirasa oleh Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ida Mahendra Jaya mengapresiasi pengabdian, kerja keras serta pergerakan TP PKK Kabupaten Gianyar yang telah dihantarkan oleh Ny. Ida Ayu Suryani Adnyani Mahayastra sehingga capaian pelaksanaan gerakan TP PKK menunjukkan hasil yang maksimal dan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Gianyar.
Sementara itu kepada Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar yang baru saja dilantik, Pj Ketua TP PKK Provinsi Bali berharap agar 10 program pokok PKK dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu memberi kontribusi nyata terhadap kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gianyar sehingga mampu mendukung pergerakan PKK daerah dan pusat menuju Indonesia maju.
Acara pelantikan Pj. Bupati Gianyar dan Pj. Ketua TP PKK Gianyar pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.