Gianyar Sumbang Stunting Tinggi, Tugas Pj Bupati Entaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali Dewa Tagel Wirasa dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Gianyar di Wiswa Sabha, Denpasar, Rabu 20 September 2023.

Pj Bupati Gianyar dilantik Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Pj Gubernur Bali meminta Pj Bupati Gianyar berfokus pada target menurunkan stunting, dari 8 persen untuk provinsi pada tahun 2022 agar menjadi 6 persen pada akhir tahun 2023.

Sementara itu, Kabupaten Gianyar dalam dua tahun terakhir justru menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting, sehingga Pj Bupati diminta bekerja keras menyelesaikan masalah ini.

Baca juga: Gianyar Sumbang Kasus Kemiskinan Ekstrem dan Angka Stunting Tinggi di Bali, Jadi PR Pj Bupati Baru

“Hasil studi Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan angka stunting di Kabupaten Gianyar tahun 2021 sebesar 5,1 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6,3 persen, ada kenaikan, sementara untuk Bali pada tahun 2022 dibandingkan dengan 2021 mengalami penurunan,” ujar orang nomor satu di Pemprov Bali itu.

Setelah dilantik menjadi Pj Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa memiliki banyak tugas, salah satunya menuntaskan kemiskinan ekstrem di Gianyar.

Dewa Tagel mengatakan, pihaknya harus tetap fokus kepada apa yang menjadi arahan Pj Gubernur yang sebenarnya juga merupakan arahan presiden terkait kebijakan nasional.

“Yang pertama terkait kemiskinan ekstrem itu harus segera kita selesaikan. Kemudian stunting, kemudian inflasi, kemudian penggunaan produk dalam negeri yang menjadi prioritas nasional. Ini juga merupakan yang dilakukan teman-teman di kabupaten lain, termasuk di provinsi (Bali, Red) juga yang menjadi fokus penanganan,” jelasnya.

Sementara mengenai kemiskinan ekstrem, kata Dewa Tagel, sudah tersedia data yang berbasis data desa dan berupa aplikasi dari bupati sebelumnya.

Sehingga nantinya ia tinggal me-review program apa saja yang ada karena untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Ia juga menargetkan setidaknya hingga akhir tahun 2023 ini angka kemiskinan ekstrem bisa berkurang dari yang sebelumnya sekitar 1,38 persen.

“Kita belum melihat lapangan, kalau sudah melihat lapangan baru kita targetkan (penurunan angka kemiskinan ekstrem). Pertama kita lihat dari APBD, karena kemiskinan tidak bisa ditangani dengan tangan kosong, harus dilakukan demgan sumber pendanaan,” imbuhnya.

Dia mengatakan, ia akan melakukan review dari APBD terlebih dahulu lalu menentukan strategi yang sudah dirancang seperti apa.

Setelah itu baru melakukan akselerasi atau kolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kolaborasi ini tentu banyak pihak yang akan dilibatkan seperti instansi dari luar pemerintah.