Gianyar Sumbang Kasus Kemiskinan Ekstrem dan Angka Stunting Tinggi di Bali, Jadi PR Pj Bupati Baru

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Gianyar pada Rabu 20 September 2023, Dewa Tagel Wirasa memiliki banyak tugas, salah satunya menuntaskan kemiskinan ekstrem di Gianyar.

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali ini ketika ditemui mengatakan harus tetap fokus kepada apa yang menjadi arahan PJ Gubernur yang sebenarnya juga merupakan arahan Presiden terkait kebijakan nasional.

“Yang pertama terkait kemiskinan ekstrem itu harus segera kita selesaikan. Kemudian stunting, kemudian inflasi, kemudian penggunaan produk dalam negeri yang menjadi prioritas nasional. Ini juga merupakan yang dilakukan teman-teman di Kabupaten lain termasuk di Provinsi juga yang menjadi fokus penanganan,” jelasnya.

Sementara mengenai kemiskinan ekstrem dikatakan Dewa sudah tersedia data yang berbasis data desa dan berupa aplikasi dari Bupati sebelumnya.

Baca juga: Kepala BPKAD Bali Dewa Tagel Dilantik Jadi Pj Bupati Gianyar

Sehingga nantinya ia tinggal mereview program apa saja yang ada karena untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Ia juga menargetkan setidaknya dalam akhir tahun 2023 ini angka kemiskinan ekstrem bisa berkurang dari yang sebelumnya sekitar 1,38 persen.

“Kita belum melihat lapangan, kalau sudah melihat lapangan baru kita targetkan (penurunan angka kemiskinan ekstrem). Pertama kita lihat dari APBD, karena kemiskinan tidak bisa ditangani dengan tangan kosong harus dilakukan demgan sumber pendanaan,” imbuhnya.

Lebih lanjutnya ia mengatakan, ia akan melakukan review dari APBD terlebih dahulu lalu menentukan strategi yang sudah dirancang seperti apa setelah itu baru melakukan mengakselerasi atau kolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Kolaborasi ini tentu banyak pihak yang akan dilibatkan seperti instansi dari luar pemerintah.

Sementara untuk masalah pendanaan mungkin ia mengatakan akan berkolaborasi dengan pihak swasta dalam bentuk CSR.

Selain itu juga akan menggandeng TNI/Polri untuk bekerjasama.

Menurutnya ia hanya tinggal mengikuti contoh sebelumnya lalu menyempurnakan sehingga apa yang menjadi tujuan, dapat terselesaikan.

Sedangkan terkait dengan pemilu dan pilkada 2024, hal tersebut sudah menjadi salah satu tugas pokok dari PJ Kepala Daerah menjaga stabilitas dan netralitas ASN sehingga dapat terjamin semua tahapan Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai sebagaimana mestinya jadi tentu ia juga akan berkolaborasi dengan Kapolresta, Dandim, dan semua elemen untuk menciptakan stabilitas politik.

Sementara itu, sesuai dengan Permendagri bahwa jabatan di BPKAD harus diisi Plh ia mengaku belum belum mengetahui nama Plh nya.

Namun ia memprediksi Plh nantinya pastinya orang yang memahami keuangan.