Usai TPA Suwung Terbakar, PJ Gubernur Bali Minta Masyarakat Pilah Sampah

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya, melihat bahwa Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki landasan filosofis, dan kelak jika berhasil ditetapkan menjadi perda.

Akan menjadi salah satu perda yang sangat strategis, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu, Fraksi Golkar meminta agar menindaklanjuti kesiapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali serta melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan penanganan sampah dari hulu sampai dengan hilir.

Sedangkan untuk menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali, Fraksi Gerindra mendorong agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain eksport produk-produk unggulan Bali yang potensial, produk pertanian/ peternakan lainnya juga perdagangan produk-produk industri garmen/tekstil, dan kerajinan yang menjadi ciri khas Bali.

Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali tidak semua bergantung dari pariwisata.

Di pihak lain, Fraksi Nasdem, PSI dan Hanura menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, penggunaan dana yang efisien dalam program-program prioritas akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (*)