BBM Non Subsidi Naik Harga! Memungkinkan Migrasi dari Pertamax ke Pertalite

TRIBUN-BALI.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan harga BBM non-subsidi mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia sehingga kemungkinan naik atau turun merupakan suatu yang tidak bisa dihindari.

Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyatakan, harga BBM non subsidi mengikuti formula yang dipengaruhi harga minyak dunia. “Kami berharap harga minyak dunia stabil,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (18/10).

Dengan semakin tingginya harga BBM non-subsidi, Saleh menilai, potensi migrasi ke Pertalite atau BBM subsidi masih tetap terbuka. Sebab gap harga BBM menjadi semakin lebar.

Per 1 Oktober 2023, Pertamina mengumumkan kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 13.300 per liter. Sedangkan harga Pertalite masih anteng bertengger di Rp 10.000 per liter. Sehingga ada selisih Rp 4.000 per liter antara Pertamax dan Pertalite.

Namun, BPH Migas berharap konsumen yang selama ini sudah memilih Pertamax (RON 92) tetap bertahan karena kualitas BBM-nya lebih baik dibandingkan bensin dengan kadar oktan yang lebih rendah. “Perihal kuota Pertalite, kami akan terus memonitor dan menjaga agar kuota cukup hingga akhir tahun,” ujarnya.

Baca juga: Warung dan Toko Kehabisan Stok Air Minum di Nusa Penida Klungkung Bali

Baca juga: Tukang Angkut Terlacak Berkat KTP di Mobil, Kasus Perburuan Kijang, Babi Hutan dan Rusa di TNBB

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menjelaskan, selisih harga BBM saat ini memungkinkan migrasi pelanggan dari Pertamax ke Pertalite.

"Tetapi jumlahnya kan saya kira tidak banyak, tetapi kemungkinan sih pasti ada," jelasnya di Gedung Kementerian ESDM, Senin (2/10).

Tutuka menyatakan, kenaikan harga Pertamax sebagai BBM non-subsidi karena melambungnya harga minyak mentah dunia saat ini. Sejatinya, untuk menahan migrasi pelanggan Pertamax ke Pertalite, Tutuka bilang pentingnya penyaluran tepat sasaran.

"Itu yang pernah kita sampaikan dulu bahwa BBM JBKP itu harus tepat sasaran di mana revisi peraturan (Perpres 191 Tahun 2014) dulu," terangnya.

Tanpa memerinci proses terkini, Dia mengungkapkan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk merevisi kebijakan tersebut. "Komunikasi (dengan kementerian terkait) sedang berjalan," jelasnya.

PT Pertamina memastikan kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite masih mencukupi sampai akhir tahun. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, potensi migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke Pertalite mungkin saja terjadi seiring melebarnya disparitas harga.

"Kondisi ini bukan hal yang baru, dan migrasi mungkin ada namun tidak signifikan karena pengguna Non Subsidi umumnya sudah paham mengenai kebutuhan BBM yang tepat bagi kendaraannya," kata Irto kepada Kontan, Kamis (19/10).

Irto menjelaskan, dengan kondisi ini maka kuota Pertalite tahun ini dinilai masih akan mencukupi.  Pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2023 sebesar 32,56 juta kiloliter (kl). Irto menjelaskan, sampai dengan September 2023, penyaluran Pertalite mencapai 22,3 juta kl. Sementara itu, penyaluran gasoline mencapai 4 juta kl.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, potensi migrasi tidak begitu besar karena adanya perbedaan karakteristik konsumen.

"Umumnya memang kalau subsidi kan lebih sensitif terhadap harga dan porsi (konsumen) cukup besar. Untuk nonsubsidi itu tidak terlalu besar (jumlah konsumen)," terang Komaidi, Rabu (18/10). (kontan)