Harga BBM Non Subsidi Naik, Memungkinkan Migrasi dari Pertamax ke Pertalite, Waspada Kuota Jebol

Tanpa memerinci proses terkini, dia mengungkapkan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk merevisi kebijakan tersebut.

"Komunikasi (dengan kementerian terkait) sedang berjalan," jelasnya.

PT Pertamina memastikan kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite masih mencukupi sampai akhir tahun.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, potensi migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke Pertalite mungkin saja terjadi seiring melebarnya disparitas harga.

"Kondisi ini bukan hal yang baru, dan migrasi mungkin ada namun tidak signifikan karena pengguna Non Subsidi umumnya sudah paham mengenai kebutuhan BBM yang tepat bagi kendaraannya," kata Irto kepada Kontan, Kamis 19 Oktober 2023.

Irto menjelaskan, dengan kondisi ini maka kuota Pertalite tahun ini dinilai masih akan mencukupi.

Pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2023 sebesar 32,56 juta kiloliter (kl).

Irto menjelaskan, sampai dengan September 2023, penyaluran Pertalite mencapai 22,3 juta kl. Sementara itu, penyaluran gasoline mencapai 4 juta kl.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, potensi migrasi tidak begitu besar karena adanya perbedaan karakteristik konsumen.

"Umumnya memang kalau subsidi kan lebih sensitif terhadap harga dan porsi (konsumen) cukup besar. Untuk nonsubsidi itu tidak terlalu besar (jumlah konsumen)," terang Komaidi, Rabu 18 Oktober 2023. (kontan)

Waspada Kuota Jebol

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi RON 92, Pertamax, dalam beberapa waktu terakhir kian menimbulkan disparitas harga dengan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai disparitas harga BBM yang kian melebar berpotensi menimbulkan migrasi konsumen ke Pertalite.

"Tidak bisa dihindari jumlah yang migrasi dari Pertalite akan semakin membesar. Kalau tidak dibatasi maka sudah pasti akan menjebolkan kuota Pertalite dan ini akan memperbesar subsidi APBN," kata Fahmy kepada Kontan, Rabu 18 Oktober 2023.

Fahmy melanjutkan, sejumlah opsi dapat ditempuh Pemerintah dan Pertamina.