Pemprov Bentuk Satpol PP Pariwisata, Amankan Ketentraman dan Ketertiban Umum Wisatawan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Amankan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) bagi wisatawan yang sedang berlibur di Bali, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pariwisata.

“Terkait Pol PP Pariwisata, saya sudah laporkan ke Mendagri,” ungkap Pj Gubernur Bali Mahendra Jaya saat menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Prabawa Bali Trepti antara Satpol PP Pemerintah Provinsi Bali dengan Satpol PP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, di Wiswa Sabha Uttama Kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar, Bali beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, tugas dari Pol PP Pariwisata ini diantaranya masuk ke komunitas-komunitas wisatawan, melakukan pengawasan objek wisata, edukasi, pelayanan, mencegah pelanggaran trantibum, hingga melakukan pengawasan ke industri wisatawan.

Misalnya, memberikan edukasi kepada rental sepeda motor. Mulai dari mengingatkan agar wisatawan yang menyewa memiliki sim, wajib memakai helm, hingga menggunakan pakaian yang layak untuk menghindari terjadi hal yang lebih fatal jika terjadi kecelakaan.

“Kalau melanggar, cabut izin usahanya,” tegasnya.

Mahendra Jaya menaruh harapan besar kepada Satpol PP untuk mencitrakan Bali sebagai destinasi wisata dan juga wajah pariwisata Indonesia.

Untuk itu, tegas dia, tidak cukup hanya imbauan. Namun, perlu penegakan dan dilakukan secara konsisten.

Pihaknya menginginkan Satpol PP menjadi tangan kanan kepala daerah, yang selalu siap kapan saja menjalankan tugas. 

Baca juga: TNI Motivasi Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan Desa Mendoyo Dauh Tukad

Dalam kesempatan itu, Mahendra Jaya juga mengingatkan kepada personel Satpol PP agar dalam menjalankan tugasnya mengedepankan sikap respek, santun, humanis, hingga persuasif dalam melayani dan membantu masyarakat.

Kendati demikian, Mahendra Jaya juga menyampaikan pentingnya ketegasan.

Jelas dia, perlu juga dilakukan dengan teori jendela pecah.

Penegakan dilakukan dengan tegas. Tempat yang sudah dilarang jangan dibiarkan dilanggar.

Karena nanti jika ada pembiaran tanpa ada tindakan, maka malah akan menjadi lebih parah.

“Jadi kalau sudah ada yang tidak pas, maka harus segera diatasi dan jangan dibiarkan,” tegasnya.

Mahendra Jaya juga menyinggung terkait banyaknya tugas dan fungsi Satpol PP.

Tak hanya penegakan Perda/Perkada, juga pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawasan, penertiban, hingga menjaga aset pemerintah.

“Saya sebelumnya sempat berdiskusi saat menjabat sebagai Stafsus Mendagri saat KTT G20 kemarin, ternyata personel Satpol PP bergerak dalam menjalan tugas dan fungsinya dengan anggaran terbatas. Misalnya saat saat penertiban baliho saat KTT G20, kemudian KTT AIS hingga World Water Forum belum lama ini, bergerak tanpa anggaran. Berbeda dengan teman-teman lainnya,” ungkapnya.

Terkait Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Prabawa Bali Trepti, Mahendra Jaya menyampaikan apresiasinya.

Menurutnya, penandatanganan sangat penting untuk menyamakan persepsi, hati dan pikiran untuk ke depan. Yakni, bagaimana melaksanakan tugas agar lebih optimal ke depannya.

“Saya personel Satpol PP juga mengetahui persoalan nasional maupun global. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Karena dengan adanya teknologi, maka mempercepat informasi. Teknologi cepat sekali pengaruhnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyampaikan, ada beberapa yang mendasari tentang kerjasama ini.

Di mana kerjasama ini merupakan pembaruan pascaberakhir dalam kurun waktu lima tahun.

Disebutkan, terdapat beberapa hal dalam kerjasama ini. Mulai dari pariwisata pascapandemi, jumlah personel Satpol PP se-Bali sebanyak 23.775 orang, hingga pemilu serentak yang bertepatan dengan Hari Valentine pada 14 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Dewa Dharmadi juga menyampaikan rencana Pol PP Pariwisata. Menurutnya, telah direncanakan pilot project untuk Pol PP Pariwisata.

Yakni di Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Badung.(*)