DPRD Buleleng Minta Pos Dana BTT Ditingkatkan Minimal Rp 20 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng dinilai terlalu kecil dalam merancang pos Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2024.

Dewan pun mendorong agar dana BTT ditingkatkan lagi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak bisa diperkirakan, salah satunya bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi usai menyampaikan pandangam umum fraksi atas Ranperda APBD Buleleng Tahun Anggaran (TA) 2024, Selasa 24 Oktober 2023.

Wandira menyebut pada APBD TA 2024 dana BTT dirancang hanya Rp 3,5 miliar lebih, atau sebesar 0,15 persen dari total APBD.

Baca juga: Komisi I DPRD Badung Raker dengan Sejumlah OPD, Koordinasikan Terkait Perencanaan APBD 2024

Nilai tersebut menurut Wandira sangat kecil.

Sebab berdasarkan amanat pemerintah pusat, dana BTT yang harus disiapkan oleh masing-masing daerah sejatinya sebesar 10 persen dari total APBD.

Namun Wandira mengaku dapat memaklumi kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Untuk itu ia menyebut Pemkab Buleleng setidaknya dapat menyiapkan dana BTT sebesar 1 persen dari total APBD, atau sebesar Rp 20 miliar lebih.

"Kalau idealnya sesuai amanat pemerintah pusat 10 persen dari total APBD. Tapi nampaknya itu tidak mungkin juga. Ya setidaknya kami berharap dipasang satu persen dari total APBD, itu sudah Rp 20 miliar lebih. Toh juga kalau sampai perubahan dananya tidak digunakan karena tidak ada bencana, nanti bisa digesar kembali. Bisa di poskan ke tempat lain," jelas Wandira.

Menurut Wandira, dana BTT perlu ditingkatkan sebagai bentuk antisipasi terjadinya segala kemungkinan yang tidak bisa diperkirakan, salah satunya bencana alam.

Mengingat Buleleng memiliki wilayah yang cukup luas serta rentan terjadi bencana alam.

Dana BTT ini pun dapat segera digunakan oleh Pemerintah untuk penanganan bencana, sehingga tidak membutuhkan waktu lama.

"Contoh seperti jembatan di Desa Adat Bakung, Kecamatan Sukasada. Jebol awal Januari lalu karena diguyur hujan lebat. Penanganan butuh waktu lama. Bahkan masyarakat harus bangun jembatan darurat secara swadaya. Kami berharap jangan lagi seperti itu. Jangan sampai terjadi bencana, anggaran tidak ada. Itu harapan kami," terang Wandira.

Selain itu Wandira juga menyoroti sumber dana untuk pekerjaan proyek pemerintah.

Pihaknya menerima banyak keluhan dari beberapa kontraktor lantaran pemerintah kerap terlambat dalam mentransfer biaya pengerjaan, sementara pembangunan sudah selesai dikerjakan.