Jelang Pembacaan Putusan Etik MKMK Terhadap Anwar Usman, Kekosongan Aturan Banding Disorot

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Jelang pembacaan putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman pada Selasa 7 November 2023, kekosongan aturan tingkat banding jadi sorotan.

Melansir dari Kompas.com, Ketua MK, Anwar Usman dilaporkan lantaran melanggar kode etik pada 15 dari 21 perkaya yang masuk.

Dimana MKMK dimita memberikan saksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Adapun, dalam peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK mengatur jika hakim terlapor yang dijatuhi sanksi PTDH wajib dibeerikan kesempat membela lewat banding.

Hingga kini, pihak MK sendiri belum menerbitkan terkait hal tersebut.

Baca juga: Jimly Endus Adanya Kebohongan Ketua MK Anwar Usman Soal Putusan Usia Capres-Cawapres

Hal tersebut pun mendapatkan sorotan dari salah satu pelapor dari kubu Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Seelestinus pada Senin 6 November 2023.

Ia pun menilai jika hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah kepastian hukum dari putusan etik besok. 

"Ini masih perdebatan karena tidak ada mekanisme dalam peraturan yang dibuat ini, setelah diputus, berapa hari untuk pikir-pikir, menentukan banding. Tidak ada (aturannya)," kata Petrus di gedung MK, Senin petang dilansir dari Kompas.com pada Selasa 7 November 2023.

"Dia (aturannya) hanya bilang, putusan bisa dibanding dan untuk banding akan dibentuk MKMK banding. Dan untum dibentuk MKMK banding akan diatur lewat peraturan tersendiri yang akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan itu belum ada sampai sekarang," ucap Petrus. 

Padahal, mekanisme pembentukan MKMK tingkat banding ini krusial untuk ditentukan. Dikhawatirkan, ada konflik kepentingan dalam pembentukan MKMK tingkat banding, seandainya Anwar dikenakan sanksi PTDH sedangkan dirinya pula yang melantik MKMK tingkat banding. 

"Makanya seharusnya setop, percayakan kepada (Wakil Ketua MK) Saldi Isra," kata Petrus.

Gelar Sidang Pembacaan Putusan Laporan Etik

Di sisi lain, MKMK menggelar sidang pembacaan putusan etik terkait dugaan pelanggaran dan pedoman perlilaku etik hakim pada Selasa 7 Novembeer 2023.

Dilansir dari Tribunnews.com, sidang pembacaan putusan tersebut terkait dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas minimal usia Capres-Cawapres.

Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono mengatakan, sidang pembacaan putusan bakal digelar pukul 16.00 WIB sore.

"Sidang Pleno Pengucapan Putusan MKMK terhadap dugaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi mengenai putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan g Pemilihan Umun akan digelar pada Selasa (7/11), mulai pukul 16.00 WIB," kata Fajar, dalam keterangan, Selasa (7/11/2023). 

Baca juga: Buntut Putusan MK Soal Batasan Usia Capres Cawapres, MKMK Hujan Laporan Etik

Sidang tersebut rencananya akan digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I gedung MKRI.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait batas usia capres-cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lewat sidang pleno putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta pada Senin (16/10/2023).

Putusan ini terkait gugatan dari mahasiswa yang bernama Almas Tsaqibbirru Re A dengan kuasa hukum Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dkk dengan nomor gugatan 90/PUU-XXI/2023 dibacakan oleh Manahan Sitompul selaku Hakim Anggota.

Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman, di dalam persidangan, Senin (16/10/2023).

Sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi:

"Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MKMK Gelar Sidang Pembacaan Putusan Laporan Etik Hakim Hari Ini dan di Kompas.com dengan judul Jelang Putusan Etik Anwar Usman, Kekosongan Aturan MKMK Tingkat Banding Jadi Sorotan.