Larang Beli Kendaraan Bukan Solusi Agar Masyarakat Gunakan Angkutan Umum 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Melarang masyarakat membeli kendaraan pribadi bukanlah solusi agar angkutan umum terpakai di Bali. 

Hal tersebut diungkapkan oleh, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridharta pada FGD Perbaikan Angkutan Umum Perkotaan di Provinsi Bali, Selasa 14 November 2023. 

“Sekarang kan kita lagi kesulitan ya persoalan kemacetan, dimana mana macet sekarang, jadi seperti yang saya katakan senjata pamungkas untuk mengatasi kemacetan itu adalah layanan angkutan umum yang baik,” jelas, Rai. 

Dikatakan Rai saat ini Bali memiliki layanan angkutan umum yang layanannya belum sebaik yang diharapkan. 

Baca juga: Tiga Ranperda Disetujui DPRD dan Pemkab Tabanan

Bali dulu sempat memiliki angkutan umum Trans Sarbagita, kemudian saat ini Trans Metro Dewata dan beberapa layanan yang tidak dalam bentuk seperti itu.

Saat ini tugas pemerintah adalah bagaimana orang-orang ini bisa naik angkutan umum. Pertanyaannya sekarang angkutan umumnya mana? 

Sediakan angkutan umumnya dulu agar orang-orang melihat rute nya mau kemana itu jelas semua. 

Kalau jenis angkutan umumnya seperti saat ini tanpa dipaksa pengguna akan beralih, karena pertimbangan biaya, waktu, kenyamanan, dan kecelakaan keselamatan. 

“Apa yang sebetulnya hilang yg harus kita perbaiki, last mail, first mail, ini belum jelas, siapa yang melayani,” bebernya. 

Setelah dilakukan pembangunan sistem angkutan umum lainnya seperti LRT, Rai yakin jika progres-progres itu sudah jalan ada keyakinan bahwa angkutan umum di Bali akan lebih baik. 

Baca juga: Tahun Ini, Klungkung Usulkan Empat Objek Budaya Untuk Jadi WBTB Nasional

Rai mempersilahkan berbagai model bisnis yang akan diterapkan pada angkutan umum. 

Namun harus dijelaskan dulu, skema nya bagaimana, layanan tanggungjawabnya sampai mana, katanya harus menggunakan elektrik bagaimana pembiayaannya seperti apa yang jelas. 

Salah satu kajian soal perusahaan yg masih menjual motor, Rai mengatakan untuk penjualan silakan masyarakat membeli mobil motor sebanyak-banyaknya dan yang digunakan hanya satu, sementara kendaraan yang lain ditaruh dirumah, dengan begitu pemerintah tetap dapat pajak kendaraan. 

“Jadi gak masalah. Yang kita atur adalah penggunaan bukan melarang pembelian, kita atur yang boleh lewat sini mobil listrik, lewat sini mobil kecil gak boleh truck, yang boleh lewat sini tidak boleh sepeda motor, itu namanya traffic management,” bebernya.