Bali Raih Penghargaan Sebagai Provinsi Dengan Pendataan KUMKM Terbaik Tahun 2022

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pemanfaatan hasil pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2022 untuk membuat kebijakan yang solutif dan tepat sasaran.

Tercatat, pendataan lengkap KUMKM 2022 menghasilkan sebanyak 9,11 juta usaha di Indonesia, dengan kriteria usaha non pertanian dan menetap terdiri dari 9,09 juta UMKM dan 20.000 koperasi. 

“Saat saya pertama menjadi Menteri, saya tanya data dan ternyata belum ada. Maka kita harus mulai siapkan program berbasis data,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki dalam Pembukaan Rakornas Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap KUMKM 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Selasa 21 November 2023.

“Kalau tidak, akan ngawur dan program tidak akan tepat sasaran. Dari data ini kita akan mudah menyusun program pemberdayaan UMKM dan mengembangkan SDM baik pemerintah darrah maupun pelaku UMKM,” sambungnya.

Menteri Teten menjelaskan, data UMKM menurut wilayah sebaran banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 5,4 juta atau sebesar 59,19 persen.

“UMKM yang terkonsentrasi di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau sebesar 24,10 persen dan UMKM yang terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia yaitu di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebanyak 1,5 juta atau sebesar 16,71 persen,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menegaskan, data ini tidak bersifat final. Maka dari itu, dia meminta Dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk terus mengembangkan dan memutakhirkan hasil pendataan ini. 

Data ini juga diharapkan mampu menjadi modal awal untuk mengembangkan UMKM baik secara jumlah dan perubahan data, terutama bagi Dinas Koperasi dan UKM di daerah yang sangat dekat dengan pelaku UMKM.

“Jadi penyusunan data tunggal dan input data dilakukan di daerah. Ini baru non pertanian dan yang menetap. Padahal UMKM terbanyak bergerak di sektor pertanian dan aquaculture. Ini keunggulan komparatif kita dibandingkan negara di dunia,” tuturnya.

Baca juga: Hingga Awal Tahun 2024, Stok Beras di Bali Cukup

Menteri Teten menekankan bahwa data ini harus dipilah dengan baik. 

Dari data yang ada, harus dipilah mana UMKM yang sifatnya ekonomi subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan UMKM yang dapat ditumbuhkembangkan.

“Ada juga yang bisa dikembangkan sehingga skala usahanya bisa diperbesar agar kita bisa ekspansi secara nasional atau bahkan go global. Kalau skala usahanya besar itu akan membuka lapangan kerja. Nanti mikro berkurang karena lapangan kerjanya terbuka,” ucap Menteri Teten.

Menurut Menteri Teten, terciptanya usaha mikro disebabkan karena tidak terbukanya lapangan kerja formal. 

Hal ini yang harus dikurangi dengan menciptakan lapangan kerja dari UMKM. 

Hal ini juga dikatakan sangat erat kaitannya dengan Indonesia menuju negara maju di 2045.