TPN Ganjar-Mahfud Sebut Acara PDIP Palu, Sulawesi Tengah Didatangi Intel Saat Hasto Berkunjung

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Acara PDIP Palu, Sulawesi Tengah Didatangi Intel Saat Hasto Berkunjung

TRIBUN-BALI.COM - Kegiatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Palu, Sulawesi Tengah disebut didatangi sejumlah intel.

Adapun hal tersebut disampaikan oleh Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, infrmasi itu didapatkannya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Dilansir dari Kompas.TV pada Rabu 22 November 2023, Todung menuturkan berdasarkan informasi yang diterima jika petugas intel disebut ada yang masuk ke ruangan serta berada di luar.

"Mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke Kantor PDIP di sana,” tuturnya, dikutip Kompas.com.

“Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana, di dalam rapat PDIP di Palu," kata Todung kepada awak media.

Baca juga: Tiba di Prime Plaza Hotel Denpasar, Megawati Soekarno Putri Dikawal Koster dan Giri Prasta

Todung menambahkan, menurut Hasto saat berada di Kantor DPC PDIP Palu, jumlah anggota polisi yang hadir sekitar delapan orang.

Padahal, berdasarkan pengakuan Hasto, acara di sana merupakan internal PDIP.

"(Kejadian) Minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahannya di DPC PDIP Palu," tutur Todung.

Ia pun mengimbau semua pihak menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024.

Todung pun mengingatkan pemerintah mengenai integritas pemilu, terutama pilpres karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik.

"Bayangkan kalau kita punya pemerintahan yang tidak punya legitimasi, apakah mereka akan efektif? apakah mereka akan produktif? Saya meragukan itu," tutur Todung Mulya Lubis. 

Polri Miliki SOP Terkait Pemilu

Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Fadil Imran menegaskan Polri telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan Pemilu.

Kata Fadil, seluruh anggota Polri dilarang untuk terlibat aktif dalam politik praktis termasuk menyatakan dukungan.

Kata dia, Kapolri Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo telah menyiapkan sanksi kepada anggota Polri yang terbukti melanggar SOP tersebut.

"Kami terbuka, dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP. Dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi," kata Fadil kepada awak media usai rapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS! Megawati Soekarnoputri akan ke Bali, Hadiri Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 PDIP

Adapun sanksi yang disiapkan yakni baik itu berupa etik, sanksi disiplin hingga sanksi pidana sekalipun jika memang ditemui adanya unsur pidana.

"Kalau dia tidak netral, maka bisa kena disiplin, bisa kena kode etik. Kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana pemilu maka dia bisa dikenakan tindak pidana Pemilu," ucap[ Fadil.

Adapun aturan itu juga kata dia, sudah tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian serta peraturan Kapolri (Perkap) terkait kode etik kepolisian.

"Kalau kami prinsipnya sesuai dengan perintah pak Kapolri, sesuai dengan UU kepolisian pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis, polri harus netral, kemudian di dalam perkap nomor 7 tentang kode etik kepolisian," kata dia.

Meski begitu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut meyakini kalau setiap anggota Polri telah ditanamkan sikap netral dalam diri.

"Terkait dengan isu yang dipertanyakan netralitas, setiap anggota Kepolisian NKRI pada dirinya melekat kode etik, disiplin, dan perbuatan dan tindak pidana. Saya ulangi, setiap anggota polri melekat pada dirinya kode etik kepolisian, disiplin, kepolisian," kata Fadil.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Kantor PDIP Palu Didatangi Polisi dan Intel Saat Hasto Berkunjung dan di Kompas.tv dengan judul Ngaku Dapat Informasi dari Hasto, TPN Ganjar-Mahfud: Intel Datangi Acara PDIP di Palu