Sejumlah Program Pelatihan di LPK Bangli Belum Terakreditasi, Ketut Wardani: Jatah Sedikit

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Sejumlah program pelatihan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Bangli belum terakreditasi.

Penyebabnya karena jatah akreditasi yang sedikit, di samping juga banyaknya dokumen yang harus diurus. 

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Bali, Ni Ketut Wardani mengatakan, secara umum jumlah LPK di Bangli ada 17. Seluruhnya tersebar di empat kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Tembuku. 

Baca juga: Terbilang Nekat! Belum Divonis, Ajik Gusti Ketut Kembali Beraksi di Rutan Bangli

"Seluruh LPK tersebut statusnya legal. Tiap LPK memiliki dua hingga tiga program pelatihan. Hanya saja belum seluruhnya terakreditasi," ucapnya, Kamis (30/11/2023).

Penyebabnya, lanjut Wardani, karena jatah akreditasi yang terbatas.

Dikatakan dia, selama ini untuk akreditasi program, pihaknya mengandalkan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi Bali. 

Baca juga: KPU Bangli Wanti-Wanti Parpol Segera Buat Rekening Khusus Dana Kampanye

"Pada tahun 2022, Bangli mendapat jatah lima akreditasi. Di tahun 2023 ini sejatinya kami juga ditawari lagi. Kami sudah bersurat resmi ke LPK-LPK, tapi kebanyakan LPK enggan menerima. Alhasil hanya satu LPK saja yang melaksanakan akreditasi," ucapnya. 

Wardani mengatakan, akreditasi sejatinya merupakan suatu keharusan. Sebab akreditasi menjadi tolok ukur calon siswa, untuk melanjutkan pendidikannya.

Baca juga: Kronologi Ibu Rumah Tangga Jadi Tersangka di Bangli, Polisi Sebut Mangku Jering Lakukan Pengancaman

"Kalau akreditasinya bagus, calon siswa akan yakin terhadap mutu pendidikan di sana," ucapnya. 

Sedangkan alasan banyak LPK di Bangli enggan menerima tawaran akreditasi, salah satunya disebabkan karena banyaknya dokumen yang harus diurus.

"Selain itu karena pertimbangkan tahun lalu mereka sudah melaksanakan akreditasi," imbuhnya. 

Baca juga: Dinas Pertanian Bangli Anggarkan Pengadaan Benih Padi Sebanyak 5 Ton Pada Tahun 2024

Mengenai upaya Pemkab Bangli untuk menganggarkan akreditasi melalui APBD Bangli, mantan Kabag Ekonomi Setda Bangli ini berharap adanya dukungan anggaran.

Sehingga Bangli bisa melaksanakan akreditasi sendiri, seperti Kabupaten Gianyar. (*)