Netanyahu Samakan Genosida Gaza dengan Perang Dunia II, Dianggap Validasi Kematian 20rb Warga Sipil

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu samakan genosida di Gaza dengan Perang Dunia II, dianggap validasi kematian 20rb warga sipi. 

Pernyataan PM Israel, Benjamin Netanyahu baru-baru ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Ia dianggap mencoba mencari pembenaran atas genosida yang terjadi terhadap ribuan warga sipil di Palestina.

Benjamin Netanyahu baru-baru ini menyebutkan jika konflik yang terjadi di antara kelompok militan Hamas dan Pemerintah Israel seperti Perang Dunia II.

Baca juga: Israel Ngotot Serang 2 Gereja di Gaza Meski AS Sudah Bocorkan Lokasi Untuk Dihindari

Sehingga tidak bisa menyalahkan satu pihak saja atas berbagai penyerangan yang dilakukan di Gaza.

Klaimnya ini menimbulkan kritik pedas dan kecaman dari berbagai pihak.

Bahkan, ia dianggap berusaha untuk membenarkan kebrutalan dan kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil.

Aktivis dan sosialis Ilan Pappe mengkritik pernyataan Netanyahu,

Dilansir Kompas.com, Netanyahu sebelumnya menyamakan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, dengan serangan 9/11 di Menara Kembar New York dan Pentagon pada 2001.

Kini ia menyamakan situasi di Gaza sebagai perang dunia untuk memvalidasi serangan militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 20.000 warga sipil Palestina.

Netanyahu mengacu pada suatu insiden pada 1945, ketika serangan udara Inggris, yang menargetkan lokasi Gestapo, sayap militer Nazi, mengenai sekolah di Kopenhagen, Denmark, dan membunuh 86 anak-anak.

“Itu bukan kejahatan perang. Itu bukan sesuatu sehingga Anda menyalahkan Inggris karena melakukannya,” kata Netanyahu, seperti dilansir Al-Jazeera, Sabtu (23/12/2023).

“Itu adalah aksi perang yang dilegitimasi dengan konsekuensi tragis yang menyertai tindakan sah tersebut,” tambahnya.

Namun, Pappe menegaskan, apa yang diungkapkan Netanyahu sebagai akal-akalan untuk meredam kritikan kepadanya terkait banyaknya warga sipil Palestina yang menjadi korban di Gaza.

“Itu adalah usaha yang dilakukan Israel dan bertujuan untuk membenarkan kebijakan brutal mereka terhadap warga Palestina,” katanya.

Baca juga: Eks PM Sebut Benjamin Netanyahu Sebagai Bahaya Mematikan Israel: Kita Harus Menjatuhkannya!

Pappe menilai hal itu menunjukkan Israel masih menggunakan pedoman lama yang digunakannya.

Dia membandingkan apa yang dilakukan Netanyahu dengan mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin yang juga menyamakan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) saat itu, Yasser Arafat, dengan Adolf Hitler.

Begin juga menyamakan Beirut seperti Berlin, ketika Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982.

Namun Begin sendiri ketika itu mendapatkan kritikan, bahkan dari warga negaranya sendiri, salah satunya dari novelis Amos Oz.

“Dorongan menghidupkan kembali Hitler, hanya untuk membunuhnya lagi dan lagi, adalah akibat dari rasa sakit yang dapat digunakan penyair, namun tidak oleh negarawan,” tutur Oz.

Pernyataan-pernyataan para pemimpin Israel itu dinilai mengaburkan akar konflik Israel-Palestina yaitu pengusiran 750.000 warga Palestina dari tanah-tanah mereka yang kemudian berujung pada pembentukan Israel pada 1948.

Juga penghancuran 500 kota dan desa Palestina ketika itu, serta pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina pada 1967 hingga sekarang.

Scott Lucas, pakar kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Inggris di Universitas Birmingham, menilai upaya membawa-bawa masa lalu untuk melegitimasi konflik saat ini sebagai suatu hal yang ahistoris.

Lucas mengatakan penggunaan tanpa henti hal-hal yang berkaitan dengan Perang Dunia II oleh pemerintah Israel dan para pendukungnya bertujuan untuk memitigasi kritik terhadap perang Israel di Gaza.

Israel, kata Lucas, ingin "menghapus janji pasca-1945, oleh para pengacara, LSM, aktivis dan politikus, yang mengatakan kami ingin sistem yang lebih baik sehingga warga sipil tidak menderita di zona perang."

Baca juga: Pedro Sanchez PM Spanyol Peringkatkan Akan Bahaya Israel, Tak Terima Berkuasa di Palestina

Rusia Tuduh AS Dukung Israel Lakukan Pembersihan Etnis

Rusia Anggap AS Biarkan Israel Lakukan Pembersihan Etnis

Rusia dengan tegas mengecam aksi Amerika Serikat yang terkesan membiarkan Israel melakukan aksi pembersihan Etnis Palestina.

Klaim ini diutarakan pemerintah Rusia di resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang telah disetujui.

Dengan lantang, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia menyebutkan bahwa AS telah dengan sengaja membiarkan adanya elemen berbahaya di Gaza yang dilakukan oleh pemerintah Israel.

Sebab, bukannya memberikan solusi yang menguntungkan bagi dua negara berkonflik, AS malah dianggap menciptakan kondisi yang kejam dan gila bagi warga Palestina.

Baca juga: Pedro Sanchez PM Spanyol Peringkatkan Akan Bahaya Israel, Tak Terima Berkuasa di Palestina

Rusia melihat Amerika Serikat telah menambah elemen berbahaya di resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang telah disetujui.

Tambahan itu akan mengizinkan Israel melakukan pembersihan etnis Palestina di Gaza.

Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia.

“Usaha dari delegasi AS telah memungkinkan masuknya elemen berbahaya di Gaza, alih-alih melakukan gencatan senjata langsung,” katanya dikutip dari Palestine Chronicle, Jumat (22/12/2023) dilansir Kompas.com.

“Telah ada diskusi untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk operasi tempur. Ini adalah puncak kekejaman dan kegilaan,” ujarnya.

Ia pun menyayangkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut akhirnya disetujui.

“Angkatan bersenjata Israel akan memiliki tindakan penuh untuk membersihkan Gaza, sama seperti yang mereka lakukan selama ini,” ujarnya.

“Siapa pun yang memberikan suara pada resolusi tersebut akan terlibat dan bertanggung jawab atas kehancuran Gaza,” ujarnya.

Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi yang meminta Israel dan Hamas untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh Gaza.

Resolusi tersebut juga meminta Sekjen PBB untuk menunjuk koordinator untuk pengiriman bantuan tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut akhirnya disepakati pada Jumat (22/12/2023), setelah negosiasi yang dilakukan AS dengan anggota DK PBB lainnya.

Beberapa hal telah diubah dalam resolusi tersebut, yang akhirnya membuat AS menegaskan ikut menyetujui resolusi itu setelah beberapa kali menolaknya.

AS kerap beragumen bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri.

Padahal serangan Israel ke Gaza, yang merupakan balasan tindakan Hamas pada 7 Oktober lalu membuat 20.000 warga sipil Palestina tewas.

 AS sendiri kerap mementahkan resolusi Dewan Keamanan PBB khususnya yang menginginkan agar gencatan senjata terjadi di Gaza.