Tingkat Okupansi Libur Natal 2023 di Buleleng Bali Capai 70-80 Persen

TRIBUN-BALI. COM, SINGARAJA - Tingkat okupansi hotel dan penginapan selama libur Natal di Buleleng diangka 70 hingga 80 persen.

Jumlah ini menurun bila dibandingkan saat high season pada bulan Juli hingga Agustus lalu yang angkanya mencapai 90 persen. 

Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara pada Selasa 26 Desember 2023 mengatakan bookingan hotel sudah terisi sejak 20 hingga 25 Desember dengan tingkat okupansi 70 hingga 80 persen.

Wisatawan yang menginap sebagian besar merupakan wisatawan domestik asal Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selain itu juga ada wisatawan mancanegara yang sebagian besar berasal dari Eropa. 

Selama berada di Buleleng, wisatawan itu berlibur dengan mengunjungi beberapa DTW yang ada di wilayah Desa Pancasari, Desa Wanagiri, Desa Munduk, Lovina, Air Panas Banjar hingga Air Sanih.

"Mereka menginap hanya sehari, ada juga yang tiga hari dua malam," kata Dody. 

Menurunnya tingkat okupansi ini kata Dody terjadi lantaran sebagian besar masyarakat seperti dari kalangan perbankan serta wiraswasta hanya mendapatkan jatah libur dua hari.

Baca juga: Rekomendasi Wisata di Tabanan Bali saat Liburan Nataru, Berwisata Alam Mencari Ketenangan

Ia pun berharap okupansi akan meningkat saat momen libur tahun baru.

"Sebenarnya harapannya natal dan tahun baru jadi satu, karena anak-anak sudah libur sekolah. Hanya kenyatannya mereka tidak stay dalam waktu yang lama sampai di tahun baru, karena orangtuanya seperti ASN harus kembali bekerja di tanggal 27 hingga 30. Jadi puncaknya lagi kemungkinan di tanggal 31 Desember," terangnya. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan okupansi di tahun 2024, Dody menyebut pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk menggenjot kedatangan wisatawan di Buleleng.

Seperti mengikuti Bali Bion Travel Fair pada Juni 2024 mendatang, serta mengadakan table top bersama PHRI di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung. 

"Kami skemakan untuk menggalang wisatawan domestik dari Jawa karena jumlah penduduknya tinggi. Untuk keluar negeri belum ada anggaran untuk itu. Kami juga akan lakukan tata kelola DTW dengan mewajibkan berbadan hukum serta berbasis digital, " tandasnya. (rtu)