Debat Pilpres Ketiga Bahas Pertahanan, Pengamat Soroti Soal Militer Essential Force Indonesia

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - KPU RI menjadwalkan Debat Pilpres ketiga yang akan diikuti oleh masing-masing Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam.

Nantinya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos. menyoroti sejumlah hal.

Pria yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana itu menerangkan, dalam ilmu pertahanan, ada yang disebutnya dengan Militer Essential Force san Minimum Essential Force.

Diukur dari alutsista, Indonesia masih berada pada angka 63-65 persen.

“Dalam ilmu pertahanan itu ada namanya Militer Essential Force, Minimum Essential Force juga.”

“Jadi aspek ini yang harus dikejar oleh Indonesia dan Indonesia baru menuju angka 63-65 persen. itu masih jauh di bawah 100%,” ungkapnya kepada Tribun Bali, Minggu 7 Januari 2024.

Demi mengejar angka tersebut, pemerintah dikatakan menambah anggarannya guna membeli alutsista di masa yang akan datang.

Sementara itu, pembelian alutsista ini juga menandakan ketidakberdayaan Indonesia dari segi pertahanan.

Baca juga: Debat Ketiga Capres Hari Ini: Ganjar Siap, Anies Dapat Bisikan, Prabowo Paling Kuasai Tema Debat?

Sebab, Indonesia masih membeli alutsista dari negara lain yang artinya masih ada ketergantungan.

Namun, Efatha tetap optimistis bahwa di balik pembelian alutsista ini ada sebuah “transfer of technology” bagi Indonesia.

“Saya kira pembelian ini menandakan bahwa Indonesia memang belum berdaya karena kita masih bergantung pada negara lain.”

“Tetapi ada transfer of technology. Jadi kurang lebih kita membutuhkan waktu sekitar 20 tahun nanti sampai kita memiliki hak cipta untuk memproduksi persenjataan itu di Bumi Pertiwi,” jelasnya.

Soal anggaran, Indonesia dikatakan masih jauh di bawah Amerika Serikat dan Cina. Pasalnya, Amerika disebut memiliki anggaran untuk alutsista mencapai 12.000 triliun.

Sementara Indonesia, disebut hanya berada di angka 130 triliun.