Pemerintah Belum Tetapkan Nominal Pasti Pembebasan Lahan Warga untuk Tol Mengwi-Gilimanuk 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hingga kini pemerintah masih belum tetapkan nominal pasti pembebasan lahan milik warga Jembrana, Tabanan dan Badung untuk pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Mengwi-Gilimanuk, Johannes Tumpal Panjaitan mengatakan untuk progres pengadaan tanah masih menunggu kepastian APBN dari pemerintah pusat. 

“Dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mendanai pengadaan tanahnya. Posisinya sekarang menunggu persetujuan dana APBN dari Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan,” kata, Johannes, Senin 15 Januari 2024. 

Baca juga: Sepanjang Tahun 2023, Sebanyak 14,2 Juta Kendaraan Melintasi Tol Bali Mandara

Sementara untuk berapa total nominal pembebasan lahan milik warga ini belum ditetapkan, sebab belum dihitung secara appraisal.

“Perhitungan estimasi uang ganti ruginya blum ada, masih dikaji,” imbuhnya. 

Sedangkan mengenai kabar data pembiayaan lahan yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun, dikatakan Johannes sementara hanya untuk dana pembebasan lahan diluar konstruksi. 

Baca juga: Jika Terpilih di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Pastikan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk Jalan Terus

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan selalu mengawal percepatan pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk.

Ia meminta kepada masyarakat agar menanti proses pembebasan lahan ini. 

“Pemprov Bali akan mengawal untuk percepatan pembangunan Tol tersebut (Mengwi-Gilimanuk), Semuanya ketentuannya, kita tunggu saja,” kata, Mahendra. 

Sementara itu, Gubernur Bali Periode 2018-2023 sekaligus yang menginisiasi pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk, Wayan Koster mengatakan sebelumnya Kementerian PUPR sempat melakukan pertemuan dengan Kepala Desa yang terdampak pembangunan jalan tol. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Tol Bali Mandara & Jalur Bandara Ngurah Rai Macet Parah, Ini Upaya GM Angkasa Pura I

“Pertemuan (dengan Kepala Desa) tanggal 11 Oktober 2023. Sudah ada pertemuan dengan beberapa Kepala Desa, tidak semuanya, sudah diberi penjelasan langsung oleh Pak Yongki (Perwakilan dari Kementerian PUPR),” ucap, Koster. 

Koster juga mengatakan pada saat pertemuan  tersebut, sudah dijelaskan dari Kementerian PUPR bahwa pembebasan lahan tahun 2024 ini menggunakan APBN.

“Nanti kalau sudah ada kepastian dari Kementerian PUPR ,agar ke Bali memberi penjelasan kepada para kepala desa,” tutupnya. 

Sebelumnya, Paguyuban masyarakat terdampak tol Gilimanuk-Mengwi kembali menggelar aksi damai. Rencana pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi, masih gabeng (belum jelas).

Sehingga kembali paguyuban masyarakat terdampak yang dikomandoi oleh Forum Perbekel Masyarakat Terdampak menggelar aksi di Jalan Antosari-Pupuan atau tepat di banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Minggu 14 Januari 2024.