Terkait Pajak Hiburan Naik 40 Persen, PHRI Badung : Judicial Review atau Demo Solusinya

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kondisi Pariwisata di Bali dipastikan akan terpuruk setelah pajak hiburan naik sebesar 40 persen.

Bahkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung menilai wisatawan akan pergi ke negara Thailand yang pajaknya sangat rendah.

Bahkan jika tetap dilaksanakan, maka nasib pariwisata Bali tidak seindah kontribusi yang diberikan.

Hal itu pun dikatakan Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat ditemui Berawa, Kuta Utara Badung pada Senin,15 Januari 2024.

"Jadi kenaikan pajak ini merupakan berita yang tidak mengenakkan. Sehingga Bali ini tidak seindah kontribusi yang diberikan," tegasnya

Selaku Wakil Ketua PHRI Bali, pihaknya sangat menolak keras Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menaikan pajak hiburan.

Mengingat beberapa usaha akan mati dengan pengenaan pajak yang sangat tinggi.

"Seperti usaha spa, jika dikenakan pajak sebesar itu tamu pasti akan balik. Sehingga semua itu akan merugikan pengusaha itu sendiri," ucapnya.

Suryawijaya juga mengakui jika semua itu dilaksanakan, maka akan membunuh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),  yang mana 90 persen itu pengusaha lokal.

Baca juga: Listrik Sempat Padam, Lalu Api Berkobar, Kebakaran di Merajan Semeton Dewa Carma di Desa Getakan

Baca juga: Pajak Hiburan Naik 40 Persen, Pariwisata Bali di Ujung Tanduk

Dirinya mengaku usaha SPA di Bali jauh berbeda dengan SPA di luar, mengingat usaha Spa di Bali adalah untuk kebugaran, atau Spa Plus.

"Mirisnya negara Thailand tentu menurunkan pajaknya menjadi 5 persen. Sehingga wisatawan berbondong-bondong kesana sehingga kita kalah bersaing," ujarnya.

Pihaknya mengaku jika pendapatan pemerintah bukan hanya dari pajak hiburan saja, namun ada juga yang lain.

Dengan begitu Suryawijaya mengaku situasi kenaikan pajak itu tidak tepat.

"Kita sekarang baru bertumbuh pasca covid-19, sehingga harus berkemban. Jangan sampai kita dibunuh pelan-pelan dengan kondisi ini," bebernya.

Kendati demikian, mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dibuat pemerintah pusat, maka pihaknya akan membuat seminar nasional dengan mengundang ahli hukum tata negara dan pelaku pariwisata.