Pemilu 2024
Kawal Ganjar dari Segi Hukum di Pilpres 2024, Ratusan Advokat di Bali Deklarasikan GLDC Korwil Bali
Kawal Ganjar dari Segi Hukum di Pilpres 2024, Ratusan Advokat di Bali Deklarasikan GLDC Korwil Bali
Penulis: Ida Bagus Putu Mahendra | Editor: Fenty Lilian Ariani
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ratusan advokat di Bali deklarasikan Ganjar Law and Development Centre (GLDC) Korwil Bali di Inna Herritage Hotel, Denpasar pada Minggu 21 Januari 2024.
Pantauan Tribun Bali, mereka hadir dengan setelan kemeja dan jas serba hitam. Tak hanya itu, terpantau pula Sekretaris TPD Ganjar-Mahfud Bali, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan hadir di lokasi acara.
Ketua GLDC Korwil Bali I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., C.L.A., CPL mengatakan, para advokat yang tergabung dalam GLDC ini memang mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.
Nantinya, mereka akan mengawal Ganjar dari segi hukum selama berlangsungnya Pilpres 2024 ini.
Selain itu dari segi kesejarahan, para advokat dikatakan memang bertugas untuk mengawal konstitusi yang berlaku di Indonesia.
“Ya memang seperti itu kita ini kan advokat, advokat ini kan profesinya bergerak di bidang hukum, kita sebagai profesi yang memang secara kesejarahan sebagai profesi yang menjaga konstitusi dalam sejarah.”
“Kita ingin menjaga konstitusi ini khususnya dalam Pilpres, dan aspirasi teman-teman yang berkumpul di sini memang ke Pak Ganjar-Mahfud,” ungkapnya kepada Tribun Bali usai acara.
Disinggung soal momentum kerja GLDC yang berbentuk relawan ini, Budi Adnyana mengaku pihaknya akan mengawal keseluruhan proses Pilpres.
Kini, Pilpres disebut tangah memasuki tahap kampanye dan akan transisi ke tahap pemungutan suara.
Baca juga: Ngakan Putra Sebut Gus Gaga Tak Proaktif, Ketawa Disebut Jubir Pj Bupati
Baca juga: Ganjar Pranowo di Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud Renon: Bali Selalu Mencatat Kemenangan Mutlak
“Kita akan mengawal keseluruhan proses. Kan sekarang kampanye menuju pemilihan kita akan kawal,” tuturnya.
Budi Adnyana memandang, pengawalan Ganjar dari segi hukum memang perlu dilakukan.
Sebab, kemungkinan untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran selama proses kepemiluan masih terbuka lebar.
Pelanggaran itu, kata Budi, bisa soal administratif, etik, dan sebagainya.
Selain itu, GLDC dikatakan berperan pula untuk menerima laporan masyarakat pendukung Ganjar-Mahfud yang kemudian akan dikawal oleh pihaknya.
“Bahwa sangat mungkin akan terjadi pelanggaran-pelanggaran entah dalam administratif, etik, dan sebagainya.”
“Nah itu kita kawal kalau nanti ada laporan-laporan dari masyarakat yang disampaikan ke kami khususnya dari pendukung Ganjar-Mahfud,” jelasnya.
Di akhir, Budi berharap agar selama berlangsungnya proses Pilpres ini, seluruh regulasi dan ketentuan dapat dilaksanakan sebagai mestinya.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.