Capres Langsung Gaspol Di Hari Pertama Kampanye Akbar: Anies Senam, Prabowo Joget dan Ganjar Konser

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kampanye akbar atau rapat umum untuk Pilpres 2024 mulai digelar pada Minggu, 21 Januari 2024  kemarin.

Tiga calon presiden (capres) langsung gaspol atau tancap gas menghadiri acara kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah besar di masing-masing zona kampanyenya.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berkampanye di Lapangan Pinang, Tangerang, Banten. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menghadiri acara senam massal bersama warga.

Massa terlihat berkerumun di acara kampanye itu.

Anies pun menyanjung massa dengan menyebut mereka bukan massa "bayaran" dan mengajak untuk memilih partai-partai Koalisi Perubahan.

"Antusiasmenya luar biasa kami bersyukur sekali suasana semangat itu tidak bisa dibohongi. Dan saya boleh cerita kalau massa berkumpul banyak, motornya dan mobilnya banyak itu artinya mereka swadaya," kata Anies kepada awak media di Tangerang, Minggu, 24 Januari 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menegaskan bahwa pendukungnya hadir bukan karena pengerahan.

"Mereka datang sendiri-sendiri bukan pengerahan. Mereka datang atas dasar inisiatif dan itulah yang terjadi hari ini," jelasnya.

Selain senam di Tangerang, Anies juga sempat menghadiri acara silaturahmi akbar masyarakat Minang pendukung AMIN (Anies-Muhaimin) di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Anies mengklaim selama ini masyarakat Minang selalu memilih adanya perubahan.

Baca juga: Sorotan Debat Cawapres: Gesture Celingak-celinguk Gibran, Jawaban Menohok Mahfud MD dan Cak Imin

"Masyarakat Minang selalu memilih perubahan, tahun lalu juga selalu memilih perubahan, bukan pilih orangnya, tapi milih perubahan bukan. Mau perubahan? Lima tahun, 10 tahun lalu? Perubahan. Tahun ini? Yang dulu dan sekarang mau perubahan bukan?" kata Anies dalam sambutannya di Hotel Nam Center, Jakarta Pusat.

Anies mengatakan negara saat ini berada di persimpangan jalan.

Dia pun mempertanyakan apakah akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan.

"Kita ingin perubahan dan tadi disampaikan, kita ingin menjaga, sekarang kita di persimpangan jalan apakah negeri ini menjadi negeri hukum atau negara kekuasaan? Kalau ini jadi negara kekuasaan maka penguasa bisa mengubah-ubah hukum sesuai kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, betul?" kata Anies. "Sudah menyaksikan bukan ada aturan diubah-ubah?" sambungnya.

Lanjutkan Program Jokowi