AWK Dipecat dari DPD RI Lewat Putusan yang Dibacakan Mangku Pastika, Terbukti Langgar Kode Etik

AWK Dipecat dari DPD RI Lewat Putusan yang Dibacakan Mangku Pastika, Terbukti Langgar Kode Etik

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna (AWK) dipecat Badan Kehormatan (BK DPD RI) sebagai salah satu anggota DPD RI dpil Bali.

Hal tersebut diketahui lewat video yang beredar pada Jumat 2 Februari 2024.

Dimana dalam video tersebut memperlihatkan Made Mangku Pastika yang merupakan anggota DPD RI dapil Bali membacakan putusan tersebut.

Diamana, Arya Wedakara terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib DPD RI sebagaimana yang diatur dalam UU MD3.

Alhasil, BK DPD RI memutuskan memberi sanksi berat yakni pemberhentian AWK sebagai Anggota DPD RI.

Baca juga: BREAKING NEWS! Arya Wedakarna Dipecat BK DPD RI: Saya Tidak Malu

“Berdasarkan Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPD RI nomor 1 Tahun 2021, Badan Kehormatan DPD RI memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS, S.E., (M.Tru)., M.Si Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI.”

“Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD RI,” ungkap Mangku Pastika.

AWK: Saya Tak Malu

Terkait dengan hal tersebut, AWK pun memberikan komentarnya.

Ia mengaku tak malu dipecat dari DPD RI karena laporan dari MUI.

Sebab, dia menegaskan membela Agama Hindu Bali.

“Intinya saya tidak malu dipecat dari DPD RI karena laporan MUI, kan yang saya bela Agama Hindu Bali,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Jumat 2 Februari 2024.

BK DPD Gelar Sidang Arya Wedakarna soal Dugaan bernada SARA

Sebelumnya, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah melaksanakan sidang terkait laporan terhadap senator asal Bali, Arya Wedakarna alias AWK di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat 19 Januari 2024.