Kinerja Ekonomi Nasional dan Bali Tetap Tumbuh Tinggi, Sektor Pertanian Penekan Inflasi Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari saat kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali, pada 7 Februari 2024 lalu.

Diah mengatakan inflasi Bali sesuai target sasaran yaitu 3 persen ± 1 persen.

Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86 persen (yoy) atau 5,71 persen (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36 persen (yoy).

Baca juga: Suku Bunga Acuan Januari 2024 Tetap 6 Persen, BI: Agar Inflasi Tetap Terkendali

Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.

Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian.

Sektor pertanian menyumbang sekitar 15 persen terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga 20 persen tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi.

“Sub sektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi,” ujar Diah.

Namun, pertumbuhan kredit sub sektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali.

Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah non pariwisata.

Lebih lanjut Utari mengatakan bahwa kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali.

Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.(*)

Kumpulan Artikel Bali