Manunggal Kawuloning Gusti Dalam Perspektif Kepemimpinan Nasional

TRIBUN-BALI.COM - Perhelatan demokrasi lima tahunan baru selesai digelar 14 Februari 2024, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung untuk memilih pemimpin kedepan , Baik Pemilihan Presiden dan wakil presiden maupun Untuk pemilihan wakil rakyat di DPR RI , DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/kota serta DPD.

Hiruk pikuk pesta demokrasi diawali dengan kampanye yang tidak lepas dari saling menghujat diantara Paslon.

Demikian juga pada saat masa tenang digemparkan oleh tayangan film dokumenter Dirty Vote dan pernyataan tokoh pengamat militer.

Rakyat kemudian bertanya, kemana muara dan arah tujuan ini semua, sedangkan tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin bangsa untuk lima tahun kedepan.

Baca juga: Hasil Hitung Cepat Ganjar-Mahfud Keok, Wayan Koster Jilid II Terancam di Bali? PDIP Bersuara

Seharusnya, masing – masing pihak menghormati masa tenang tetapi muncul hal – hal yang terkesan memprovokasi pemilih untuk tidak pilih paslon tertentu.

Berbicara soal kepemimpinan Nasional maupun Daerah setingkat Gubernur dan Bupati/Walikota, kita bisa mengadopsi Etika dan Spiritualitas masyarakat Jawa sehari hari dalam kontek budaya kepemimpinan yang dikenal dengan Manunggal Kawuloning Gusti, menyatunya makhluk atau Kawulo, yaitu rakyat dengan Gusti atau Pemimpin yang dulu disebut Raja, pada saat dinasti kerajaan - kerajaan besar di Nusantara.

Mamunggaling Kawulo Gusti dalam konteks kepemimpinan adalah mampu memahami dan sadar kapan menjadi pemimpin sebagai panggilan jiwa selaku anak bangsa demi kepentingan Bangsa dan Negara, bukan ambisi politik pribadi (Den koyo Segoro) dan juga sadar kapan saatnya dipimpin.

Ketika pemimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedangkan pada saat dipimpin harus sadar dan tunduk, serta tawadhu mengikuti kepemimpinan sang pemimpin, karena adanya batasan waktu jabatan baik untuk Presiden dan Wakil Presiden maupun Gubernur, Bupati atau Walikota.

Baca juga: Kalah Hitung  Cepat Pilpres. PDIP Gianyar Diprediksi Unggul di Pileg

Sifat mamunggaling Kawulo dan Gusti tersebut harus dipahami dan dijalani sehingga dengan sendirinya dalam diri pemimpin tersebut terpatri sifat kenegarawan. Dalam ajaran Wulang Reh, selalu mendengar, melihat, menyatu dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat bukan untuk golongan apalagi untuk dirinya sendiri.

Sebaliknya, dalam dimensi budaya Jawa juga dikenal dengan Manunggaling Kawulo "Kalawan Gusti", yang artinya, rakyat bersatu padu untuk melawan pemimpin nya yang dianggap tidak demokratis maupun otoriter, yang tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, padalah hakekat demokrasi modern yang diadopsi dari filsuf Yunani kuno, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei)

Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah benar dan sesuai dengan karakteristik adat istiadat dan budaya serta tujuan awal dari pemikiran para Pendiri Bangsa (Fanding Father) dalam membentuk Desain Awal Negara ini dimana konsep pemilu secara langsung seperti saat ini?

Seperti dikemukakan oleh Moh Kusnadi dan Harmayli Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (Democracy), rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, penentu corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan rakyat yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Tapi dalam prakteknya sering dijumpai pada negara yang jumlah penduduknya sedikit dan wilayah tidak begitu luas saja kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan penuh dan efektif. Apalagi di Negara negara yang jumlah penduduk nya diatas ratusan juta penduduk dengan wilayah yang begitu luasnya seperti Indonesia yang lima kali luas dari Eropa.

Dapat dikatakan tidak mungkin menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dan menentukan jalannya pemerintahan, belum lagi dalam masyarakat modern dan pluralisme yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan tingkat pendidikan yang tidak merata sama, yang sangat komplek dan Dinamis.