Warga Denpasar Keluhkan Gas Elpiji Terbatas, Pembatasan Stok untuk Pengecer, Imbau Beli di Pangkalan

DENPASAR, TRIBUN-BALI.COM - Masyarakat di Kota Denpasar, dan Bali umumnya mulai mengeluhkan terbatasnya gas elpiji 3 kg.

Kondisi ini hampir terjadi seminggu lebih sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan.

Kebanyakan stok elpiji 3 kg kosong di pengecer.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali mengikui kebijakan pemerintah pusat terkait elpiji 3 kg, dimana pada akhir tahun kemarin telah diinformasikan melalui surat edaran (SE) Dirjen Migas terkait siapa yang berhak dapatkan subsidi elpiji 3 kg.

“Ditambah juga memang ada persiapan di pusat dengan aplikasi untuk mendaftar melalui NIK. Info dari Hiswana Migas dan Pertamina user-nya sampai satuan terkecil atau terbawah itu pangkalan. Itu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan pendaftaran untuk pembelian masih diberikan,” kata Setiawan, Senin 19 Februari 2024.

Dia mengatakan, sejak SE serta imbauan sudah dikeluarkan, namun fakta di lapangan dinamika yang terjadi penggunaan elpiji 3 kg tidak hanya warga yang berhak mendapat subsidi saja yang bisa mendapatkan elpiji 3 kg.

Setiawan memberikan contoh, masyarakat bukan dengan KTP Denpasar juga bisa mendapatkan elpiji 3 kg.

Ia dan Pj Gubernur Bali pada 20 Oktober 2023 lalu sudah meminta ke Dirjen Migas untuk menambah kuota elpiji 3 kg di Bali.

“Karena tahun kemarin itu sudah dihitung Desember krodit atau kritis. Kemudian kami sampaikan Februari akan ada Pemilu. Ini perlu dijaga juga. Tetapi kuota kan sudah ditetapkan 2024 bahwa Bali dan 9 kabupaten/kota dari usulan kami ternyata usulan kami 279 ribu ton metrik ditetapkan 215 ribu ton metrik. Dan 215 ribu ton metrik ini boleh kita cek datanya Denpasar yang kita usulkan 47 ribu ton metrik ternyata naik sedikit 48 ribu ton metrik. Tapi fakta di lapangan dapatnya susah,” bebernya.

Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg Kembali Langka di Denpasar Jelang Hari Raya Galungan-Kuningan dan Nyepi

Ia mengatakan, apakah masyarakat saat ini sudah melakukan pendaftaran di pangkalan.

Sebab masyarakat memang diberikan akses langsung ke Pangkalan agar dapat membeli elpiji dengan harga HET dan akan terdata dengan baik di aplikasi yang dibuat pusat.

Data base di pusat sudah ada siapa saja yang berhak mendapat elpiji 3 kg dan proses pendataan masih berlangsung.

Sementara itu, pihak Hiswana Migas dan Pertamina mengatakan, terdapat estimasi penggunaan tabung 4-5 tabung dalam waktu sebulan, tetapi belum ada kajian tertulis.

Sementara untuk usaha kecil Mikro sekitar 10-15 tabung sebulan.

“Kalau dengan penetapan kuota dengan data awal DTKS di Bali secara umum atau secara khusus misalnya, Denpasar sebetulnya hitungannya aman. Tapi faktanya kan tidak berarti penggunanya pasti di luar itu, bahkan mungkin lebih dari itu. Tidak hanya Denpasar, bahkan Klungkung, Gianyar juga pengecer dibatasi,” paparnya.

“Ini bukan langka atau gimana. Kalau dibiarkan bebas, tidak sampai bulan Desember nanti kuota pasti akan habis, terutama Denpasar ini yang diatur. Kami berkomitmen dengan Pj Gubernur Bali dan pusat saat mengajukan kuota tambahan agar 2023 aman dan sudah dilewati aman,” katanya.

Setiawan mengakui yang namanya subsidi memang ‘tricky’ (rumit).

Subsidi menjadi sesuatu yang tidak hanya kritikal, namun juga menjadi rebutan banyak orang.

Pemerintah sendiri sudah mencoba memberikan syarat-syarat siapa yang berhak mendapatkan elpiji 3 kg.

Namun nyatanya syarat tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

“Kemudian pemanfaatan di luar rumah tangga tepat sasaran bagaimana cara mengontrolnya? Sedangkan pemkab/pemkot kewalahan. Oleh karena kita usulkan ke pusat, diajukan pengujian. Paling tidak saran kita sudah disuarakan,” katanya.

Berkurangnya stok elpiji 3 kg di masyarakat ini, kata Setiawan, terdapat pembatasan di pengecer.

Ia pun menyarankan masyarakat agar membeli elpiji 3 kg di pangkalan.

Sebab pasti akan dilakukan pendataan.

Ia juga meminta Disperindag dan instansi terkait memonitor kondisi elpiji 3 kg di masyarakat.

“Untuk kondisi sekarang kita ikut berperan pendataan. Provinsi tidak memiliki instrumen yang kuat bagaimana dapat memverifikasi dan mengedukasi masyarakat agar beli di pangkalan. Ternyata pangkalan sudah naik. Jumlahnya 4 ribu. Asumsi kita jumlah desa/kelurahan di Bali 716. Jumlah desa adat hampir 1.500. Kalau pangkalan hampir 4 ribu, mestinya sudah tersebar merata. Tapi kalau kita lihat kan pangkalannya ngumpul di Denpasar dan sekitarnya,” paparnya.

Faktor lainnya, masyarakat juga terbiasa membeli elpiji 3 kg di warung terdekat.

Menurutnya, warung bukan pangkalan, namun pengecer sehingga wajar menaikkan tarif yang sesuai.

Pemerintah mendorong masyarakat agar membeli elpiji 3 kg di pangkalan sehingga tercover.

“Kalau Pangkalan kaitannya dengan Hiswana Migas. Bukan domain kami. Tapi kami mendorong bisa bekerja sama dengan Bupda atau Bumdes dengan tujuan mempercepat edukasi sistem dengan pendataan NIK. Jelas yang tahu persis adat dan desa satuan wilayah terkecil. Hanya penambahan pangkalan dengan melihat kuota turun,” bebernya.

Ia menekankan, setiap pangkalan tidak sama mendapatkan kuota harian elpiji 3 Kg.

Setiawan mengatakan, pemerintah menambah pangkalan akses dan akan membuat masyarakat mendapat elpiji dengan harga HET bisa terpenuhi dengan segera.

“Satu itu. Kedua, pendataan lebih cepat. Harus kan begitu. Informasinya 80 persen prosesnya kami tunggu,” katanya. (sar)