APBN Terbebani Program Makan Siang Gratis, Peneliti FITRA Sebut Kapasitas Fiskal Pemerintah Sempit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah mulai pulih pasca pandemi Covid-19 diperkirakan kembali terbebani akibat adanya program makan
Bila kekhawatiran program makan siang gratis bakal memangkas anggaran di program lainnya, Bernard khawatir hal itu akan menimbulkan masalah baru. Belum lagi, dia menilai teknis program ini juga belum jelas.
Mulai dari, pendataan penerima manfaat, alur pasok bahan baku, dan implementasinya masih ke penerima manfaat.
“Alih-alih menciptakan kesejahteraan, program makan siang gratis berpotensi menambah persoalan, seperti memperlebar defisit anggaran, merusak program-program yang sudah stabil, menciptakan tumpukan sampah akibat makanan sisa, menganggu neraca perdagangan akibat bahan baku yang diimpor,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia menyarankan agar pemerintah berpikir lebih jernih dan kreatif, dalam melihat sumber pendapatan untuk membiayai program makan siang gratis tidak bisa merealokasi anggaran dari program lainnya.
“Kecuali memang, birokrasi di Indonesia benar-benar bekerja keras untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun itu sekali belum tentu efektif. Pondasi sumber anggaran program makan siang gratis masih compang-camping, tidak jauh berbeda dengan rencana implementasinya,” imbuhnya. (kontan)
program makan siang gratis
Prabowo-Gibran
Pemilu 2024
APBN
KPU
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
KOSTER Datangkan APBN Rp1,5 T Bagi Bali, Buat Parkir Pura Batur, Underpass Jimbaran, Jembatan Kuning |
![]() |
---|
SEKTOR Manufaktur Merosot ke Level 46,9, Dampak Penurunan Permintaan Barang Produksi dalam Negeri |
![]() |
---|
Jokowi Beri 2 Jempol untuk Prabowo, Presiden Sempat Batuk Saat Pidato APBN 2026 |
![]() |
---|
Fraksi Gerindra Badung Minta Belanja Daerah Diprioritaskan Untuk Penanganan Sampah |
![]() |
---|
Bakesbangpol dan KPU Badung Semarakkan HUT RI ke-80 Dengan Gowes dan Pembagian Bendera |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.