Sponsored Content
Fraksi Gerindra Badung Minta Belanja Daerah Diprioritaskan Untuk Penanganan Sampah
Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Ngurah Adi Kusuma
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA‑PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Rabu 13 Agustus 2025.
Dalam PU yang dibacakan oleh I Gede Aryantha, fraksi berlambang burung garuda itu menyampaikan sejumlah catatan.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menilai Perubahan APBD akan menjadi landasan baru bagi pelaksanaan anggaran di sisa waktu tahun 2025 yang berjalan. Perubahan APBD bukan tindakan administratif biasa, akan tetapi merupakan bentuk tanggapan aktif pemerintah daerah terhadap kondisi faktual.
Karenanya, Fraksi Gerindra menekankan Perubahan APBD kali ini diarahkan secara strategis untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, terutama terkait pengendalian belanja pemerintah dan optimalisasi anggaran untuk belanja prioritas.
Baca juga: Polemik SHM 707: Tuan Tanah Sebut Hanya Jual Kepada Lenny, BPN Tak Bergeming
Pada Perubahan APBD 2025, Fraksi Gerindra mencatat pendapatan dirancang naik sebesar 4,58 persen, dari Rp 10,6 triliun menjadi Rp 11,1 triliun lebih.
Fraksi Gerindra menilai peningkatan ini positif, namun diyakini masih bisa berpotensi meningkat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang naik 5,08 persen, dari Rp 9,6 triliun menjadi Rp 10,1 triliun,”
“Ini patut diapresiasi, namun kami meyakini masih terdapat potensi peningkatan PAD hingga 5,5 persen, terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR),” ujar Aryantha.
Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Badung Berikan Saran Terkait Penanganan Sampah di Gumi Keris
Keoptimisan ini mengacu pada data statistik kunjungan wisatawan mancanegara yang mencatat 3.282.747 kunjungan hingga Juni 2025, naik 12,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Target kunjungan wisman 2025 sebesar 6,5 juta dianggap realistis tercapai, bahkan berpotensi melampaui capaian 6,3 juta pada 2024.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra optimis bahwa realisasi PAD bisa mencapai Rp 10,5 triliun.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra mencatat adanya lonjakan belanja daerah sebesar 20,82 persen, dari Rp 10,5 triliun lebih menjadi Rp 12,7 triliun lebih.
Fraksi Gerindra mendukung peningkatan belanja ini dengan catatan agar diarahkan pada program strategis dan memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan lingkungan dan jalan kabupaten di wilayah Mengwi, Kuta, Abiansemal, dan Petang.
“Terhadap pinjaman daerah ini dapat kami setujui dan pahami sebagai upaya percepatan penyelesaian kemacetan di kawasan destinasi kita,” terangnya.
Baca juga: DISKUSI & Bedah Buku Singgasana Battisi Takhta 32 Bidadari di Bali, Konsulat India Dorong Kerjasama
Sementara terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, Fraksi Gerindra mencatat bahwa prioritas pembangunan 2026 difokuskan pada infrastruktur, penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan penerangan jalan.
