Pemkot Denpasar Belum Bisa Kelola Pelabuhan Sanur, Dishub: Mudah-mudahan Secepatnya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sampai akhir Februari 2024 ini, pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sanur masih belum diserahkan ke Pemkot Denpasar.

Padahal masa pemeliharaan Dermaga Sanur berakhir pada akhir Februari 2024.

Dan saat ini, Pemkot Denpasar pun masih terus berupaya agar pengelolaannya bisa diserahkan ke Pemkot Denpasar.

Karena untuk pengelolaan saat ini masih dilakukan oleh Pusat yang dalam hal ini dikelola KSOP Pelabuhan Benoa.

Baca juga: Jika Sudah Diserahkan, Pemkot Akan Atur Keberangkatan Boat di Pelabuhan Sanur agar Tak Macet

"Secara fisik kan tanggungjawab pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan, sesuai administrasi kan pemeliharaan berakhir akhir Februari 2024," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, Kamis 29 Februari 2024.

Akan tetapi menurutnya, masih ada beberapa hal di lapangan yang perlu diperbaiki oleh pelaksana proyek.

Sriawan mengatakan, Pemkot Denpasar melalui Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut.

"Intinya Pemerintah Kota sudah koordinasi terus dengan Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan segera bisa dikembalikan," katanya.

Apalagi menurutnya, dengan statusnya sebagai pelabuhan pengumpan lokal seharusnya dikelola Pemkot Denpasar.

Ia mengatakan, penyerahan itu harusnya dilakukan setelah habis masa pemeliharaan Februari 2024 ini.

Bahkan, Sriawan mengaku Pemkot sudah siap untuk mengoperasionalkan dan melakukan pemeliharaan sebagai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pelabuhan pengumpan lokal dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Pusat kan sudah punya tugas di pelabuhan utama dan sebagai penanggung jawab keselamatan pelayaran kita harap berbagi tugas sesuai kewenangan. Pemerintah Kota Denpasar sewaktu menyerahkan lahannya untuk Pelabuhan Sanur dalam rangka peningkatan infrastruktur pelabuhan agar memenuhi standar keselamatan pelayaran bukan menyerahkan operasional pelabuhannya," kata Sriawan.

Ia menambahkan, sesuai rencana awal, perencanaan pelabuhan laut Sanur disiapkan dokumennya oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

Kesiapan anggarannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan dibangun dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) ini memang wajib menjadi satu kesatuan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah daerah menurutnya bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Namun potensi pemberdayaan masyarakat di daerah tetap menjadi spirit yang harus tetap terjaga.

Sehingga Pelabuhan Sanur ada dampak positif langsung berupa penghasilan asli daerah (PAD) kepada Kota Denpasar yang sudah menyerahkan lahan strategisnya untuk pelabuhan.

"Juga wajib memberi manfaat kepada masyarakat Sanur yang sudah ikut bergotong-royong membantu kelancaran pembangunan pelabuhan laut Sanur," imbuhnya.

Ia mengatakan, kolaborasi Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan regulasi agar dipatuhi bersama agar menjadikan pelabuhan laut Sanur sebagai penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Sanur sampai Serangan.

Sementara itu, sebelumnya, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, jika pengelolaannya diserahkan ke Pemkot, maka pihaknya akan mulai melakukan penataan.

Salah satunya terkait dengan antisipasi macet yang terjadi selama ini.

"Kami akan sesuaikan jam padat dan jam sepi. Karena kan sekarang padat biasanya jam 8 pagi, itu kami atur," katanya.

Adapun pengaturan tersebut dilakukan dengan mengatur jam keberangkatan boat.

Sehingga tidak menumpuk dalam sekali waktu.

"Akan kami atur keberangkatan boat, biar tidak numpuk yang berpotensi membuat kemacetan," katanya.

Dalam pengelolaannya pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Desa Adat Sanur. (*)

Kumpulan Artikel Denpasar