Sidang Paripurna DPD RI Umumkan Pemecatan AWK, Surati KPU RI Minta Nama Calon PAW

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar sidang paripurna pertamanya pasca Pemilu 2024 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa 5 Maret 2024.

Dalam paripurna tersebut, DPD RI membacakan Keputusan Presiden RI Nomor 35/P Tahun 2024 tentang pemberhentian Shri I.G.N. Arya Wedakarna MWS sebagai Anggota DPD RI Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 itu dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti.

Setelah mengumumkan pemecatan AWK sebagai Anggota DPD RI Dapil Bali periode 2019-2024, LaNyala meminta KPU RI untuk menyiapkan nama calon pengganti antarwaktu (PAW).

“Pimpinan telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada KPU RI untuk menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu,” ujar LaNyalla saat memimpin sidang paripurna.

“Dan, meminta nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib,” lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPD RI memberhentikan AWK sebagai Anggota DPD RI.

Putusan pemecatan itu dibacakan oleh Made Mangku Pastika yang sama-sama Anggota DPD RI dapil Bali pada 2 Februari 2024.

Dalam putusannya, BK DPD RI mengatakan Arya Wedakarna terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib DPD RI sebagaimana yang diatur dalam UU MD3.

Baca juga: SAH Dipecat, AWK Tak Boleh Pakai Kantor DPD Mulai 12 Maret 2024, Gaji dan Fasilitas Disetop

Sehingga, BK DPD RI memutuskan untuk memberikan sanksi berat yakni pemberhentian tetap Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI.

Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani pemberhentian AWK melalui Keppres pada 22 Februari 2024.

DPD RI kemudian mengeluarkan surat Penghentian Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Fasilitasnya terhadap AWK pada 5 Maret 2024.

Surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi, Lalu Niqman Zahir, atas nama Pimpinan DPD RI.

Pada pokoknya, dalam surat tersebut memberitahukan bahwa AWK telah resmi diberhentikan sebagai Anggota DPD RI atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 22 Februari 2024.

Dengan surat terbaru DPD RI tersebut, segala hak keuangan, administratif, serta fasilitas lainnya akan dihentikan.

Baca juga: AWK Tegaskan Tetap Berkantor di DPD, Meski Resmi Diminta Angkat Kaki dan Gajinya Dihentikan

Selain tak tak boleh lagi memakai Kantor DPD RI di Jakarta maupun Bali, gaji dan fasilitas yang diterima AWK juga disetop.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana, mengaku telah menerima surat tembusan terkait penghentian hak Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI.

Menindaklanjuti surat tersebut, Putu Rio akan mengikuti arahan sebagaimana yang tertulis dalam surat tersebut.

“Kita sudah ada surat yang sudah jelas arahan dari pusat buat kami yang ada di daerah.”

“Kita akan mengikuti arahan tersebut dan kita menunggu sampai tanggal 12 (Maret 2024),” ungkapnya saat dihubungi Tribun-Bali.com, Selasa 5 Maret 2024.

Sementara AWK mengaku tak malu dipecat dari DPD RI karena laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali.

Sebab, dia menegaskan membela Agama Hindu Bali.

“Intinya saya tidak malu dipecat dari DPD RI karena laporan MUI, kan yang saya bela Agama Hindu Bali,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Jumat 2 Februari 2024 lalu.

Sedangkan terkait surat penghentian hak-haknya sebagai Anggota DPD RI, AWK menganggap biasa saja lantaran sifatnya yang administratif. Bahkan, belum tentu menjadi kenyataan.

AWK mengajak masyarakat untuk menghormati hukum dan menunggu hasil gugatannya ke PTUN dan PN Jakarta beberapa waktu lalu.

“Dan secara umum pendapat saya, Ya biasa biasa saja karena sifatnya administratif. Dan belum tentu jadi kenyataan,” ungkapnya.

“Kita tunggu saja hasil gugatan kami PTUN dan PN Jakarta. Kita hormati hukum,” ujarnya, Selasa 5 Maret 2024. (*)