Berita Bali

Luhut Sebut E-Katalog Kikis Korupsi, Fantastis Nilai Komitmen BM di Bali 2024 Lampaui Rp 1.428 T

Menko Marves Luhut Sebut E-Katalog Kikis Korupsi, Fantastis Nilai Komitmen BM di Bali 2024 Lampaui Rp 1.428 Triliun

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Fenty Lilian Ariani
TRIBUN BALI/ ADRIAN AMURWONEGORO
Menko Marves RI, Luhut BInsar Pandjaitan dan Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien. 

Bahkan, melalui pemberlakuan e-Katalog maupun Government Technology yang mulai dijalankan saat ini diyakini dapat mencegah tindakan korupsi dari para pejabat pemerintah. 

"Penggunaan produk dalam negeri (PDN) adalah success story pemerintahan banya efisiensi membuat Indonesia semakin bagus, jangan hanya cepat habiskan anggaran, tapi harus berkualitas dan efisien," kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada penutupan Business Matching 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Kamis 7 Maret 2024. 

"Ini merupakan bentuk membangun sistem yang baik. Jadi, kita ingin negeri ini semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology," sambungnya. 

Luhut menyampaikan masih banyak inefisiensi anggaran yang digunakan kementerian/lembaga pemerintah, menurutnya kedepan semua harus lebih terukur melalui harmonisasi jangan sampai tumpang tindih membuat tidak efisien.


Disebutnya, anggaran Kementerian Keuangan bukan sekedar anggaran belanja tetapi harus ada outcome serta menggunakan PDN. 

"Kedepan harus lakukan itu, E-Katalog mengurangi koruspi dalam negeri, ini sistem  yang baik, Operasi Tangkap Tangan (OTT) berkurang drastis, semua belanja ke mesin diaudit oleh BPKP," tegasnya.

"Negeri ini harus makin transparan, Government Technology dituntaskan, dengan digitalisasi orang tidak lagi bisa bermain-main," imbuhnya.

Pelaksanaan Business Matching 2024 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian, mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 Triliun. 

Baca juga: Menparekraf Sebut Business Matching Belanja Buatan Indonesia 2024 Alami Peningkatan Signifikan

Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 Triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 Triliun. 

“Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret 2023 ini mendapat antusias luar biasa karena diikuti sebanyak 4.437 peserta. 

Mereka terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri.

Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 Triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 Triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 Triliun. 

Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 Triliun. 

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved