Konflik Transportasi Online, Manajemen BBG dan Warga Pangkung Tibah Bikin Kesepakatan

Namun, ternyata, seiring perjalanan waktu ada pelanggaran kesepakatan dan pencegatan juga.

Maka dari itu, dilakukan lah kesepkatan lagi.

Dimana, karena tamu sudah sering dengan transportasi online maka akhirnya, tarif harus sesuai standar.

Dan saat ini, harus berbadan hukum, atau di bawah koperasi atau Bumdes.

Yang meskipun belum bisa dipenuhi karena  ijin masih proses.

“Transportasi lokal itu kan pasti masih mencari keuntungan. Tarifnya tentu lebih mahal dari tarif online. Karena ada di bawah Bumdes. Nah, akhinrya disepakati, yang terpenting tamu nyaman dan tidak terganggu,” bebernya.

Subakti menambahkan, sebetulnya pihaknya hanya berusaha meredam konflik antara manajemen BBG dengan warga adat.

Karena sebelumnya, warga adat berusaha menggunakan perarem. Dan manajemn BBG menggunakan hukum positif.

Yakni terkait dengan wedding party yang tidak mendapat ijin dari warga. Sedangkan dari Polres sudah mendapat ijin.

“Nah konflik itulah yang kemudian kami redam. Saya hubungi Pak Adi dan pimpinan kecamatan, hingga akhirnya ada kesepakatan tersebut,” jelasnya.(*)