KemenKopUKM Gelar Side Event APEC SMEWG ke-57 di Bali, Tingkatkan Inklusi Keuangan Bagi UMKM

Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation, OECD, Lucia Cusmano, mengatakan penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.

“Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” imbuh Lucia Cusmano.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM, Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.

“Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang,” imbuh Henra Saragih.

Dalam gelaran forum policy dialoge terdapat tiga sesi panel diskusi dengan berbagai topik.

Pada sesi pertama bertemakan Bridging Gaps and Creating Opportunities, mendiskusikan peluang dan tantangan inklusi keuangan digital bagi UMKM.

Sedangkan untuk sesi kedua bertemakan Foundational Policy Frameworks and Initiatives for Financial Inclusion, sesi ini menyebutkan bahwa upaya bersama untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan telah dilakukan Indonesia dalam berbagai program kebijakan dan inisiatif.

Terakhir tema ketiga, bertemakan Innovative Approaches in Financial Services within the Digital Environment mendiskusikan langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dalam perluasan akses keuangan bagi UMKM diantaranya, perluasan infrastruktur pendidikan dan jangkauan akses internet, memberikan literasi keuangan dan digitalisasi lebih awal sejak jenjang sekolah, peningkatan literasi keuangan sesuai dengan sektor usaha UMKM dengan fokus pada praktek, hingga memanfaatkan likuiditas, peluang, dan sumber pertumbuhan baru.

Adapun output dari kegiatan mencatatkan tiga rekomendasi kebijakan, di antaranya, pertama menyusun pelatihan literasi keuangan, kedua menyusun program spesifik literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan ketiga berkolaborasi dengan fasilitator yang memiliki hubungan langsung dengan UMKM.(*)

Kumpulan Artikel Bali